Disertasi Wamenag Kaji Konflik FPI-HTI dan NU-Muhammadiyah di Ruang Diigital

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 06 Agu 2021 02:18 WIB
Wamenag Zainut Tauhid (Azizah/detikcom)
Foto: Wamenag Zainut Tauhid (Azizah/detikcom)
Jakarta -

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi menyampaikan penelitian disertasinya dalam sidang promosi dotor di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Disertai yang dia kaji adalah menkaji soal ruang publik digital yang dilakukan oleh, Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

Disertasi Zainut Tauhid Sa'adi membahas tentang Kontestasi Ideologi Politik Gerakan Islam Indonesia di Ruang Publik Digital. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisa data hasil studi kepustakaan dan dokumentasi yang dihimpun dari website dan media sosial gerakan Islam yang menjadi objek kajian, yakni HTI, FPI, NU, dan Muhammadiyah.

Temuan penelitian disertasi ini berhasil dipertahankan Wamenag di hadapan tim penguji: Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, MA; Prof. Dr. Amany Lubis, MA; Prof. Dr. Masykuri Abdillah; Prof. Dr. Zulkifli, MA; Prof. Dr. M. Suparta, MA; dan Prof. Dr. Didin Saepudin, MA.

Zainut menyebut HTI dan FPI adalah gerakan islamis. Mereka memproduksi dan mendistribusikan wacana ideologi politik alternatif. Meski pemerintah telah membubarkan dua organisasi tersebut, namun hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk memengaruhi persepsi dan opini publik di ruang digital.

"Dalam arena yang tidak sepenuhnya bisa dijangkau oleh pemerintah inilah, kelompok-kelompok Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah memainkan peran utama dalam membendung narasi radikal dan anti-sistem yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok Islamis sambil terus berupaya mempertahankan Pancasila dan NKRI sebagai hasil konsensus bersama," papar dalam sidang promosi doktor, seperti dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (5/8/2021).

Dalam penelitiannya, Wamenag Zainut menyampakan bawha gerakan Islamis menyebut bahwa Indonesia terpapar sekularisme dari barat. Sehingga, solusinya adalah dengan penegakan ideologi Islam, dan penerapan syariah Islam secara komprehensif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka mempropagandakan wacana ideologi politik alternatif tersebut, gerakan Islamis menggunakan internet dan media sosial. Namun, sebut Wamenag, tindakan kelompok Islamis harus berhadapan dengan organisasi Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah.

"Kedua ormas Islam ini juga secara kreatif dan produktif melakukan pembingkaian tandingan di ruang publik digital untuk melawan narasi radikal dan anti-sistem yang dihembuskan oleh kelompok Islamis sekaligus menegaskan posisi ideologis dan komitmen mereka terhadap Pancasila dan NKRI sebagai 'Negara Kesepakatan' (Dar al-Mithaq) dan 'Negara Perjanjian dan Kesaksian' (Dar al-'Ahd wa al-Shahadah)," jelasnya.

Kemudian, soal peran Pemerintah, Wamenag mengidentifikasi ada sejumlah kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah untuk membentuk gerakan Islamis beberapa tahun lalu. Kebijakan tersebut setidaknya mengejewantah ke dalam lima model yaitu:

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercermin dalam pemberlakuan UU No. 5 Tahun 2018, UU No. 16 Tahun 2017 dan UU No. 19 Tahun 2016.
2. Pembentukan lembaga/badan pemerintahan baru, terutama BPIP.
3. Pengarusutamaan moderasi beragama.
4. Pemblokiran situs dan media sosial bermuatan radikal.
5. Pencabutan izin ormas radikal, sebagaimana tercermin dalam pembubaran HTI dan FPI.

Nu-Muhammadiyah telah menetralkan gerakan HTI-FPI di ruang digital. Simak di halaman selanjutnya.

Simak juga 'Bacakan Zikir dan Doa Kebangsaan, Menag Perkenalkan 5M + 1D':

[Gambas:Video 20detik]