Sidang Suap Nurdin Abdullah

Jaksa KPK Anggap Eksepsi Eks Sekdis PUTR Sulsel Gagal Paham soal Dakwaan

Hermawan Mappiwali - detikNews
Kamis, 05 Agu 2021 18:55 WIB
Selain Nurdin, ada dua pihak lain yang ditetapkan menjadi tersangka yakni, Sekdis PUTR Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto.
Edy Rahmat (kiri depan). (Ari Saputra/detikcom)
Makassar -

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK memberikan tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi dari mantan Sekdis PUTR Sulawesi Selatan (Sulsel) Edy Rahmat selaku terdakwa kasus suap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah. JPU menganggap Edy Rahmat gagal paham akan konstruksi dakwaan jaksa.

Tanggapan atas eksepsi Edy Rahmat itu dibacakan JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Makassar, Kamis (5/8/2021). Jaksa awalnya mengulas lagi poin eksepsi yang menganggap dakwaan jaksa lebih banyak menguraikan peristiwa hukum Nurdin Abdullah, bukan Edy Rahmat.

"(Poin eksepsi) surat dakwaan hanya menguraikan tindak pidana Nurdin Abdullah, terdakwa (Edy) hanyalah perantara yang disuruh menerima uang suap dari Agung Sucipto untuk Nurdin Abdullah sehingga terdakwa bukan sebagai penerima suap," ucap Jaksa KPK Yoyo Fiter yang mengulas poin eksepsi Edy pada persidangan pekan lalu.

Selanjutnya, Jaksa KPK menolak eksepsi tersebut. Jaksa menilai kuasa hukum terdakwa Edy Rahmat gagal paham atas surat dakwaan jaksa penuntut umum.

"Terhadap keberatan terdakwa ini penuntut umum memberikan tanggapan berikut ini. Bahwa keberatan dari terdakwa, penasihat hukum terdakwa seharusnya terlebih dahulu memahami konstruksi kasus ini secara utuh, bukan secara parsial agar bisa memahami secara keseluruhan," ujar Yoyo.

Jaksa Yoyo juga menyinggung poin eksepsi yang mengklaim terdakwa tak dapat dijerat Pasal 55 KUHP karena terdakwa Edy hanya sebagai perantara suap Agung Sucipto ke Nurdin Abdullah. Namun jaksa Yoyo menegaskan tak sependapat.

"Telah didapatkan bukti terkait adanya keterlibatan terdakwa dalam suap yang diterima Nurdin Abdullah," balas jaksa.

"Pasal 55 ayat 1 merupakan ketentuan hukum dalam diri terdakwa. Bahwa tentu ini harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh sebab itu, penasihat hukum terdakwa tidak dapat menggugurkan status terdakwa (hanya perantara suap saja)," sambung Yoyo.

Jaksa Singgung Sari Pudjiastuti Tak Jadi Tersangka

Jaksa Yoyo melanjutkan alasan terdakwa yang menyebut seorang lainnya seperti eks Kepala Biro dan Pembangunan Sulsel, Sari Pudjiastuti harus juga dijadikan tersangka adalah alasan yang tak berdasar. Sebab, alasan seperti itu disebut jaksa tak dapat dijadikan dasar eksepsi.

"Selain itu kajian penasihat hukum yang menyimpulkan Sari Pudjiastuti harus pula dijadikan tersangka, hal ini bukanlah definisi suatu alasan yang dapat disampaikan dalam eksepsi sebagaimana Pasal 156 KUHP," jelas Yoyo.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.