Busyro Muqoddas Surati KY Sorot Seleksi Calon Hakim Agung: Tak Transparan!

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 05 Agu 2021 14:28 WIB
Busyro Muqoddas
Busyro Muqoddas (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas dan Suparman Marzuki mengirim surat kepada pimpinan KY untuk menyoroti seleksi calon hakim agung yang tengah berlangsung saat ini oleh KY. Busyro menyebut proses seleksi calon hakim agung yang kini berlangsung tidak sepenuhnya berjalan secara transparan.

Mengawali suratnya, Busyro mengatakan pelaksanaan seleksi calon hakim agung 2021 ini dinilai mengabaikan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana yang terjadi dalam proses pembahasan pengesahan revisi UU KPK, UU Minerba, revisi UU MK, UU Omnibus Law, pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK. Belum lagi melemahnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya tuntutan dan hukuman serta diskon vonis besar-besaran terhadap sejumlah narapidana korupsi yang mengajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Lebih lanjut, dalam konteks ini, peran MA dinilai sangat penting sebagai pemegang kekuasaan peradilan tertinggi. Sekaligus MA menjadi tempat digantungkannya harapan terakhir masyarakat akan tegaknya proses peradilan yang adil dan objektif menjadi perhatian utama Komisi Yudisial (KY) dalam menjalankan mandat konstitusionalnya karena di situlah makna dan maksud dari perumus UUD 1945 memberikan kewenangan seleksi hakim agung kepada KY agar KY dapat memilih hakim-hakim agung yang memiliki integritas dan kompetensi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

"Mencermati proses seleksi CHA (calon hakim agung) yang sedang berlangsung sekarang, dari informasi media dan sumber-sumber lain yang patut dipercaya, disampaikan bahwa proses seleksi yang dilakukan KY tidak sepenuhnya dijalankan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif," kata Busyro dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/8/2021).

Busyro mengatakan seleksi wawancara KY terang-terangan melanggar UU KY No 18 Tahun 2011 Pasal 18 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Komisi Yudisial No 2 Tahun 2016 Pasal 2, Pasal 21 ayat (1) dan (6), yang pada pokoknya menegaskan bahwa seleksi wawancara harus dilakukan transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.

"Oleh sebab itu, kami selaku mantan pimpinan Komisi Yudisial RI dengan iktikad baik, demi kehormatan KY dan untuk kepentingan perbaikan Mahkamah Agung, menyampaikan harapan sebagai berikut, agar komisioner KY menegakkan martabat dan kehormatannya sebagai lembaga negara independen, dan menunjukkan serta meneguhkan personalitinya dengan yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab," kata Busyro.

"Pimpinan dan komisioner Komisi Yudisial agar melakukan seleksi CHA secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel," imbuhnya.

Selain itu pimpinan dan komisioner KY diminta melakukan penelusuran rekam jejak calon hakim agung secara ekstraketat dan tidak meloloskan calon-calon yang memiliki catatan buruk secara personal (pribadi) dan profesional (sebagai hakim). Selain itu, KY disarankan meningkatkan peran aktif kelompok masyarakat sipil dalam meningkatkan reformasi peradilan.

"Ke depan, sebagai lembaga negara independen, KY perlu kembali meningkatkan peran aktif elemen masyarakat sipil dalam agenda akselerasi reformasi peradilan sebagai wujud pengharkatan atas demokrasi dan prinsip negara hukum," ungkapnya.

Sebelumnya, Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menyesalkan langkah Komisi Yudisial (KY) yang me-mute live wawancara terbuka calon hakim agung di channel YouTube KY, sehingga masyarakat tidak bisa menilai kualitas 24 nama calon hakim agung tersebut.

"Ini sebuah kemunduran proses seleksi dan melanggar 'hak publik untuk tahu'. Seharusnya proses verifikasi dan klarifikasi terhadap data-data publik, seperti laporan harta kekayaan, tidak boleh dibatasi oleh KY," kata anggota KPP Erwin Natosmal Oemar kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Tes wawancara calon hakim agung pada Selasa (3/8) diikuti oleh lima calon, yaitu Aviantara, Dwiarso Budi Santiarto, Suradi, Jupriyadi, dan Artha Theresia. Total 24 calon hakim agung 2021 yang masuk ke babak wawancara terbuka.

"Yang boleh ditutup/dibatasi itu hal-hal yang menyangkut privasi dan data-data pribadi, bukan data-data publik. Namun KY sekarang gagal untuk mendudukkan perbedaan antara perlindungan pribadi dan hak publik untuk tahu," ujar Erwin.

Langkah KY me-mute live wawancara tersebut dinilai mengebiri hak masyarakat. Sebab, terhadap mereka sebagai calon pejabat negara, masyarakat berhak tahu seluruh kepribadian calon. Apalagi putusan hakim agung nantinya tidak dapat diganggu gugat.

"Dalam seleksi ke depan, KY tidak boleh membatasi hak publik untuk tahu rekam jejak hakim. Ini kemunduran dibandingkan proses-proses seleksi sebelumnya," ucap Erwin.

Dalam catatan KPP, ada harta kekayaan calon hakim agung yang jumlahnya fantastis, yang mencapai Rp 43 miliar. Masalahnya, harta kekayaannya tiba-tiba melonjak pada 2018.

"Pertanyaannya, kenapa melonjak di tahun tersebut? Apakah sebelumnya memang sudah dimiliki dan tidak dilaporkan? Dan dilaporkan di 2019 hanya karena yang bersangkutan tahu akan diverifikasi dalam proses seleksi calon hakim agung tahun 2019?" tanya Erwin.

(yld/dhn)