Risma Singgung Perbaikan Data Bansos DKI, Golkar Minta Tak Saling Lempar

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 05 Agu 2021 08:40 WIB
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta
Judistira Hermawan (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyinggung DKI lamban memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos). Fraksi Golkar DPRD DKI mengaku persoalan data bansos memang sudah ada sejak awal pandemi, namun telah selesai diperbaiki saat itu.

"Ya saya kira begini ya, mengenai data penerima bantuan ini kan selalu menjadi persoalan, bahkan sejak awal pandemi kami Fraksi Golkar sudah mengingatkan ada salah sasaran penerima saat itu, dan saya kira sudah ada perbaikan, baik data maupun mekanisme pemberiannya, yang lalu BST kan melalui Bank DKI sekarang melalui Pos Indonesia, saya kira sudah ada perbaikan," kata Sekretaris Fraksi Golkar DKI Judistira Hermawan kepada wartawan, Rabu (4/8/2021) malam.

Judistira mengatakan persoalan yang masih ada saat ini adalah data ganda penerima bansos. Tapi, menurutnya, adanya persoalan itu bukan malah menjadi perdebatan antara pusat dan daerah. Dia meminta semua bekerja sama menyelesaikannya.

"Sekarang masih ada persoalan data ganda dan sebagainya, ya kami DPRD DKI berharap segera duduk sama-sama, hilangkan ego sektoral, pusat dengan daerah, apalagi kemudian harus berdebat di ruang publik, saling melempar gitu kan kesannya," ujarnya.

"Di saat masyarakat saat ini sedang kesulitan ekonomi, bukan hal seperti ini yang diinginkan untuk didengar. Tapi bagaimana ada kolaborasi yang baik sehingga kebijakan itu bisa cepat dan tepat dirasakan langsung oleh masyarakat," lanjut Judistira.

Judistira berharap persoalan data ganda di DKI ini dapat segera diselesaikan. "Sekali lagi kami harapkan perihal data ganda ini bisa segera diselesaikan, kasihan ini ada 90 ribu KK yang masih tertahan bantuannya karena datanya belum clear," ujarnya.

Sama halnya dengan anggota DPRD F-PAN Oman Rohman Rakinda. Dia meminta agar pusat dan daerah berkoordinasi untuk memperbaiki data bansos.

"Data ganda sebanyak 99.450 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kemensos sehingga Pemprov DKI belum bisa menyalurkan bantuan sebelum ada validasi data. Menurut hemat kami, harus segera diselesaikan," ujar Oman.

Oman mengatakan sebaiknya Mensos Risma membalas surat Anies secara resmi, sehingga tidak hanya berdebat di ruang publik.

"Data KPM perlu divalidasi, surat dari Gubernur DKI sebaiknya dibalas dengan surat resmi juga. Karena dampak data ganda atau TDK absahnya data bisa jadi ada potensi kerugian negara. Gubernur perlu pegangan data sesuai keputusan Pusdatin Kemensos untuk memastikan data KPM mana yang jadi beban APBN dan mana yang jadi beban APBD," ujarnya.

Simak juga video 'Jurus Risma Cegah Korupsi Bansos Selama PPKM':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman berikut