KPK Dorong Kemensos Terus Perbaiki Data Penerima Bansos

Azhar Bagus Ramadhan - detikNews
Rabu, 04 Agu 2021 18:52 WIB
Plt jubir KPK, Ipi Maryati
Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding (Foto: Zunita/detikcom)
Jakarta -

KPK terus mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos). Perbaikan itu dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam mengintegrasikan data penerima bansos.

"Perbaikan data tersebut dilakukan pihaknya (Kemensos) menindaklanjuti rekomendasi KPK untuk mengintegrasikan data internal yang dikelola oleh dua direktorat jenderal dan Pusdatin Kemensos," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/8/2021).

Dalam hal ini, Ipi mengatakan KPK mengapresiasi perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan Kemensos dalam meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ipi menyebut Kemensos telah menghapus 52,5 juta data penerima bansos yang tidak padan.

Hal itu sesuai dengan paparan yang disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kepada KPK pada Selasa (3/8). Data itu disebut tidak padan dengan nomor induk kependudukan (NIK), data ganda, dan data yang tidak dapat diperbaiki daerah.

"KPK juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Kemensos untuk terus memperbaiki kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujar Ipi.

Ipi mengatakan Kemensos mencatat, per 31 Mei 2021, ada 140,4 juta data penerima bansos yang sebelumnya tercatat sebanyak 193 juta data. Data tersebut meliputi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Perbaikan dilakukan secara bertahap dengan melakukan pemadanan dengan data kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, verifikasi dan validasi dengan daerah, serta perbaikan data yang mengakomodasi penambahan usulan baru maupun pengurangan karena dinyatakan tidak layak," ujarnya.

Selanjutnya, Ipi mengatakan Kemensos kini sudah melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki data dengan melakukan pendampingan intensif kepada pemerintah daerah. Hingga April 2021, tercatat 385 dari 514 pemda telah memperbarui data di atas 75 persen.

Namun, sebanyak 17 pemda tercatat belum menyampaikan perbaikan data. Sedangkan selebihnya sudah menyampaikan perbaikan data pada kisaran 25-75 persen.

Pada kesempatan sebelumnya, berdasarkan kajian cepat, KPK merekomendasikan Kemensos untuk melakukan perbaikan DTKS. Perbaikan sekurangnya meliputi aspek administratif, yaitu memastikan data tersebut padan dengan data kependudukan (NIK), dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dengan mendorong pemutakhiran data oleh pemda dan memadankan dengan data lembaga lain terkait status pekerjaan, seperti ASN, TNI, dan Polri.

KPK saat itu juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola data di Kemensos dengan mengintegrasikan tiga sumber data internal Kemensos yang dikelola secara terpisah dan tidak terintegrasi. Selain itu, KPK menekankan pada akurasi data penerima bansos untuk memastikan data tidak fiktif dan tidak ganda, sehingga update oleh pemda mendesak segera dilakukan. KPK juga mendorong dilakukannya berbagi pakai data dengan kementerian/lembaga penyelenggara bansos lainnya.

"Terkait akurasi data, KPK meminta Kemensos segera menyelesaikan parameter yang menjadi kriteria penerima bansos. Parameter yang disusun agar dibuat sederhana, sehingga mudah dipahami dan menjadi standar bagi daerah untuk menentukan ukuran masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak menerima bantuan," katanya.

"Demikian juga terkait rencana Kemensos untuk menerapkan mekanisme sanggah, diharapkan dapat meningkatkan akurasi data masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan tidak," sambungnya.

Lebih lanjut, KPK, kata Ipi, berharap Kemensos dapat terus memperbaiki kualitas DTKS hingga tuntas dan mempertahankan akurasi datanya dengan melakukan update berkala setiap bulan. KPK juga mendorong ke depan dalam mengoptimalkan penggunaan DTKS sebagai sumber data untuk semua program bantuan pemerintah yang dikhususkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

"Sebagai bentuk pengawasan, KPK mengimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan atau keluhan jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos melalui jaringan pencegahan KPK atau dikenal dengan JAGA," ujarnya.

Fitur JAGA Bansos dapat diakses melalui JAGA.ID atau melalui aplikasi JAGA yang dapat diunduh pada PlayStore dan AppStore. Selain memfasilitasi keluhan, JAGA Bansos memberikan literasi sebagai edukasi untuk masyarakat.

Sebelumnya, Mensos Risma sempat merespons soal surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait data ganda penerima bantuan sosial (bansos) di Jakarta. Risma menerangkan belum tahu persis soal surat Pemprov DKI itu.

"Saya tidak tahu persis soal surat dari (Gubernur) Jakarta, tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan untuk menyalurkan lewat bank. Kemudian kita rapatkan, ternyata Bank DKI 2 minggu lalu, Bank DKI nyatakan tidak bisa karena harus buat rekening baru," kata Risma di kantornya, Selasa (3/8).

"Saya nggak butuh 1 sampai 1,5 bulan. Kemudian kita tawarkan ke bank lain, bank demikian pula. Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh di PT Pos dan alhamdulillah sekarang 95 persen untuk salurnya BST," jelasnya.Pihaknya juga telah menawarkan bank lain untuk menjadi penyalur bansos, namun hasilnya nihil. Akhirnya bansos disalurkan lewat PT Pos Indonesia.

(knv/knv)