PDIP Sepakat Risma soal Perbaikan Data Bansos DKI Lambat: Miris!

Jakarta -

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyinggung perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) di DKI lambat. PDIP DKI sepakat dengan Risma.

"Memang benar kok, pemprov sangat lamban dalam perbaikan DTKS, padahal Jakarta memiiliki sumber daya yang jauh lebih baik, ini hanya soal kemauan," kata Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, kepada wartawan, Rabu (4/8/2021).

Gembong menilai data penerima bansos di DKI masih amburadul. Dia menyebut bahkan ada anggota DPRD yang termasuk dalam data penerima bansos.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Miris kalau di Jakarta data penerima bansos amburadul, contohnya ada anggota DPRD yang dalam data penerima bansos," ujarnya.

Dia mengatakan hal ini menunjukkan sistem koordinasi yang sangat lemah antar pihak terkait. Sehingga menurutnya antarpihak saling melempar tanggung jawab.

"Ini menunjukkan koordinasi antardinas sangat lemah. Sehingga saling lempar tanggung jawab," ujar Gembong.

Sebelumnya, singgungan Mensos Risma itu sekaligus membalas surat dari Gubernur DKI Anies Baswedan perihal data ganda penerima bantuan sosial di Jakarta. Risma membalasnya dengan menyinggung lambatnya perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemprov DKI.

Surat Anies untuk Risma itu sebelumnya diungkap Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari. Premi mengungkapkan Anies sudah bersurat ke Risma untuk meminta kepastian data penerima bansos.

Permintaan itu dilakukan lantaran masih ada data ganda sebanyak 99.450 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kemensos sehingga Pemprov DKI belum bisa menyalurkan bantuan sebelum ada validasi data.

"Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Menteri Sosial untuk meminta kepastian data by name by address," katanya dalam diskusi virtual, Jumat (30/7).

Simak video 'Menkeu Beberkan Deretan Bansos yang Diperpanjang Saat PPKM':

[Gambas:Video 20detik]

Jawaban Risma

Risma mengaku tidak tahu persis surat dari Anies tersebut. Namun dia mengatakan ada usulan dari Pemprov DKI terkait penyaluran bansos lewat bank.

"Saya tidak tahu persis soal surat dari (gubernur) Jakarta, kemarin memang dari Jakarta ada usulan penyaluran lewat bank. Setelah dirapatkan, kemudian dua minggu lalu bank DKI nyatakan nggak bisa karena harus buat rekening baru. Saya nggak butuh 1-1,5 bulan. kita tawarkan ke bank lain demikian pula. Akhirnya kemudian di PT Pos akhirnya dan sekarang alhamdulillah 95 persen untuk salurnya BST," tutur Risma, di kantornya, Jakarta, Selasa (3/8).

"Saya tidak tahu persisnya di mana samanya. Silakan komunikasi. Insyaallah kami buka semua tidak ada yang kami tutupi," imbuh dia.

Dia kemudian menyinggung persoalan perbaikan data dari Pemprov DKI. Risma mengatakan beberapa waktu lalu saat akan penutupan penyerahan data bansos, Pemprov DKI baru memperbaiki datanya 40 persen. Dia pun akhirnya meminta staf Kemensos untuk turun tangan membantu perbaikan itu.

"Silakan mau gimana ya, saat kita mau penutupan bulan apa itu, di DKI itu baru 40 persen perbaikan datanya. Akhirnya saya suruh staf saya turun untuk bantu," ujar Risma.

Kendati demikian, Risma mempersilakan jika Pemprov DKI ingin mengusulkan tambahan penerima bansos. Sebab, banyak daerah juga melakukan hal yang sama.

"Silakan kalau mau usulkan tambahan, daerah banyak mengusulkan dan lakukan perbaikan data sehingga bisa akomodir, daerah lain banyak jumlah usulannya karena kita perbaiki datanya," pungkas dia.

Halaman 1 2

Selanjutnya