Pembalakan Liar 7 Ha Hutan Lindung, Anggota DPRD Soppeng Jadi Tersangka

Hermawan Mappiwali - detikNews
Selasa, 03 Agu 2021 19:05 WIB
Oknum anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari fraksi Gerindra berinisal A ditetapkan menjadi tersangka kasus pembalakan hutan lindung seluas 7 hektare (ha) (dok istimewa)
Oknum anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Fraksi Gerindra berinisial A ditetapkan menjadi tersangka kasus pembalakan hutan lindung seluas 7 hektare. (dok. istimewa)
Makassar -

Oknum anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Fraksi Gerindra berinisial A ditetapkan menjadi tersangka kasus pembalakan hutan lindung seluas 7 hektare (ha). A jadi tersangka bersama dua orang pekerjanya yang berinisial M dan N.

"(Tersangka) inisial A, M, dan N. Inisial A anggota DPRD Soppeng (Partai) Gerindra," ujar Kasat Reskrim Polres Soppeng Iptu Noviarif Kurniawan kepada detikcom, Selasa (3/8/2021).

Noviarif mengatakan penanganan kasus ini berawal dari temuan polisi kehutanan Dinas Kehutanan Soppeng terhadap pembalakan liar di Desa Umpungeng, wilayah Kecamatan Lalabata, Soppeng, pada Desember 2020. Selanjutnya temuan tersebut diteruskan ke pihak Polres Soppeng.

"Awalnya dari Dinas Kehutanan menemukan adanya kegiatan pembalakan, kemudian bersama-sama dengan anggota dicek ke lokasi, ternyata memang betul adanya pembalakan hutan masuk wilayah hutan lindung," ungkap Noviarif.

Kendati menjadi tersangka, A dan kedua pekerjanya itu tak ditahan. Penyidik menilai para tersangka koperatif dan tak akan menghalangi penyidikan.

"Alasannya (tidak ditahan) yang bersangkutan koperatif, penyidikan mereka bersiap tidak merusak menghalangi dan tidak melambatkan," kata Noviarif.

Tersangka Wajib Lapor

Selain itu, lanjut dia, salah satu tersangka menjalani proses pengobatan. Kemudian kondisi pandemi juga menjadi pertimbangan penyidik belum menahan para tersangka.

"Berhubung juga lagi pandemi, jangan sampai kita tahan nanti di sini penyakitnya parah atau terjangkit atau menjangkitkan virus, sebagai gantinya kita mewajib-laporkan," ungkapnya.

Sementara itu, Kanit 3 Reskrim Polres Soppeng Ipda Burhanuddin mengungkap tersangka A melakukan penebangan pohon pada lahan seluas 7 hektare dari luas lahan kurang-lebih sekitar 11 hektare.

"Jadi (pohon-pohon) yang ditebang itu sekitar 7 hektare," ungkap Burhanuddin dalam wawancara terpisah.

Dia mengatakan, sedikitnya ada 155 batang pohon berbagai jenis yang telah ditebang hingga rata dengan tanah. "Untuk jumlahnya 155 batang," sebutnya.

Burhanuddin mengatakan tersangka A berdalih tak mengetahui pohon-pohon yang ia tebang masuk kawasan hutan lindung. Tersangka juga menebang pohon untuk dijadikan agrowisata berupa wisata buah durian.

"Dia itu dalihnya lahan dia beli. Tapi setelah rata dengan tanah, baru dia tahu ini masuk kawasan hutan lindung, ini pengakuan tersangka ya," ucap Burhanuddin.

"Jadi tujuannya itu untuk membuka lahan, mau dijadikan kebun durian. Dia mau buat wisata buah durian," imbuhnya.

Akibat perbuatannya, oknum legislator dan pekerjanya itu dijerat Pasal 82 Ayat 1 juncto Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 Ayat 1 huruf b juncto Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 2,5 miliar.

(hmw/jbr)