PDIP Tak Masalah Dua Kadernya Kritik Pemerintah: Yang Nggak Boleh Khianat

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Selasa, 03 Agu 2021 15:18 WIB
PDIP akan menggelar Rakornas untuk menyambut HUT ke-46 pada Kamis (10/1/2019) mendatang. Ratusan bendera PDIP merahkan jalanan Jakarta.
Bendera PDIP (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menghormati kritik dua anggota fraksinya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Selama kritik tersebut tak melampaui batas, PDIP mengizinkan kadernya mengkritik pemerintah.

"Kami punya 128 orang (anggota F-PDIP), mereka sampai di Senayan adalah jagoan-jagoan lapangan, mereka punya pemikiran sendiri, punya pemahaman sendiri," kata Utut kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Dua legislator PDIP yang mengkritik Jokowi dan Luhut adalah Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu. Utut mengatakan kritik keduanya merupakan pendapat pribadi.

"Effendi Simbolon adalah senior kami dia punya pendapat seperti itu, pendapat itu kan milik orang per orang, apakah fraksi setuju? Itu pendapat pribadi beliau dan saya sangat menghormati senior saya Effendi Simbolon," ujar Utut.

"Kalau saya tugasnya sebagai Ketua Fraksi, tugas Ketua Fraksi apa? Tugas Ketua Fraksi adalah mengamankan keputusan, keputusan dari partai kami adalah mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sampai selesai," imbuhnya.

Terhadap Effendi Simbolon, Utut menaruh hormat karena baginya Effendi senior di dalam politik. Kritik Masinton kepada Luhut pun dinilai Utut sebagai pendapat pribadi.

"Jadi kalau ada pendapat-pendapat, saya sekali lagi sangat menghormati Pak Effendi Simbolon. Itu sahabat, senior di politik, relatif mentor saya. Kenapa saya bilang relatif? Kalau diskusi saya dapat banyak ilmu karena beliau lebih awal. Nah, terhadap Pak Masinton juga punya pendapat," katanya.

Utut menjelaskan yang tak boleh dilakukan kader PDIP adalah berkhianat kepada partai. Jika ada kader yang berpendapat melampaui batas, PDIP akan memberikan teguran.

"Yang nggak boleh di PDI Perjuangan itu berkhianat, kalau pendapat masih boleh. Kalau pendapatnya melewati garis batas atau main bolanya offside, tentu kita tegur. Kan ini pendapat, pemikiran, masih wajar," sebutnya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: