.webp)
Setiap tahapan kebijakan pengendalian COVID-19 harus dijadikan momentum untuk memperbaiki kekurangan. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengungkapkan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah bisa memperbaiki melalui yang terukur dengan sejumlah indikator sasaran yang jelas.
"Saya sangat berharap setiap tahapan kebijakan pengendalian COVID-19, apa pun namanya, dilaksanakan dengan langkah yang terukur dan sasaran yang jelas," kata politisi yang akrab disapa Rerie ini dalam keterangannya, Senin (2/8/2021).
Menurut Rerie, dengan indikator sasaran yang jelas dalam setiap penerapan kebijakan, para pemangku kepentingan bisa segera memperbaiki sejumlah kekurangan yang terjadi. Sehingga, kata dia, di tahap kebijakan berikutnya terjadi perbaikan yang signifikan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Demikian juga dengan positivity rate. Menurutnya, pada awal PPKM (3/7) tercatat 25,5% positivity rate dan pada perpanjangan PPKM level 4, Minggu (1/8), positivity rate nasional malah naik menjadi 27,3%, di mana angka itu masih jauh dari standar yang disarankan WHO, yaitu di bawah 5%.
Sebagai contoh, ujar Rerie, pemerintah pernah berkomitmen meningkatkan testing COVID-19 hingga 400.000 sampel per hari. Namun, hingga beberapa pekan terakhir sampel yang diperiksa hanya mampu di kisaran 100.000 hingga 150.000-an sampel per hari.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini berharap, para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mampu mengatasi dengan segera kendala-kendala dalam pencapaian sejumlah target tersebut.
Rerie menilai, tanpa upaya testing, tracing, dan treatment (3T) yang memadai, upaya pengendalian COVID-19 akan berjalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran.
Sebab, tegas Rerie, dengan data dari sampel yang kurang memadai, berpotensi menghasilkan kesimpulan yang salah dan berdampak pada pengambilan keputusan yang salah.
Demikian juga dengan angka positivity rate yang masih relatif tinggi, tambahnya, yang mencerminkan dugaan upaya pembatasan pergerakan orang yang dilakukan selama ini kurang efektif.
Tanpa upaya perbaikan yang signifikan, ia melanjutkan, alih-alih mengendalikan penyebaran COVID-19, setiap pekan malah menuai kekhawatiran dengan jumlah kasus positif yang terus bertambah dan tingkat kematian yang masih tercatat ribuan orang per hari.
Pola-pola bekerja business as usual dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, menurut Rerie, harus segera ditinggalkan.
Menghadapi kondisi genting di masa pandemi ini, tegasnya, membutuhkan kerja keras semua pihak untuk bisa bergerilya menyusup ke setiap sendi birokrasi mengatasi kendala yang terjadi, demi mewujudkan kemerdekaan dari ancaman COVID-19.
Rerie berharap, kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus benar-benar diwujudkan di lapangan. Sehingga upaya pengendalian COVID-19 bisa segera tercapai sesuai rencana.
(mul/mpr)
