Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menjawab pernyataan epidemiolog Pandu Riono mengenai Indonesia menuju jalur jebakan pandemi. Ngabalin mengklaim RI tidak pernah terjebak pandemi karena pemerintah selalu siap.
"Dari awal kan Presiden mengatakan karena beliau tidak mau rakyatnya itu terpapar Covid, kemudian lapar, kemudian terkapar karena Covid itu seluruh usaha mandek, maka berbagai perubahan dan langkah antisipasi terus dilakukan oleh Presiden. Kita tidak pernah terjebak, kita selalu siap dan mengantisipasi. Tetapi masukan-masukan itu menjadi penting," kata Ngabalin dalam siaran YouTube Serbet Ngabalin seperti dilihat, Senin (2/8/2021).
Ngabalin meminta semua pihak tidak saling menyalahkan saat menghadapi pandemi ini. Pemerintah, kata Ngabalin menerima masukan dari pakar, termasuk masukan dari Pandu Riono.
"Jangan pernah kita dengan gampang dan mudah dalam situasi seperti hari ini kemudian membiasakan diri saling menyalahkan, kemudian saling menuduh yang satu dengan yang lain, pemerintah dan lain-lain. Beberapa masukan saya, usulan, masukan itu menjadi penting untuk harus dan tentu bagi pemerintah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki beberapa kegiatan dalam rangka percepatan penanganan Covid itu menjadi bagian yang harus diprioritaskan," tutur Ngabalin.
"Artinya apa, usulan, kritik dan masukan itu adalah macam vaksin dalam mengambil kebijakan. Kita punya mindset yang sama begitu juga yang dikemukakan oleh Bapak Presiden, kemudian dengan seluruh lapisan masyarakat. Tentu saja opinion leaders harus menjadi penting para epidemiologi, para ahli," lanjutnya.
Ngabalin menyebut pemerintah tidak pernah sendiri dalam mengambil keputusan. Dia meminta semua pihak membantu pemerintah dalam menangani pandemi.
"Kita punya pengalaman yang baru dalam menangani masalah pandemi, meskipun anda boleh bilang bahwa ini sudah 1 tahun setengah. Tidak saja Indonesia, berapa banyak negara-negara di dunia yang terpapar Covid ini mengalami fluktuasi, naik turun, serangan pertama, serangan kedua pandemi ini. Karena itu memang harus bantu pemerintah. Semua kita harus bekerja sama, fokus," katanya.
Penjelasan Perubahan Nama PPKM
Lebih lanjut, Ngabalin juga menjelaskan perubahan nama dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dia menyebut PPKM itu adalah salah satu cara pemerintah dalam merespons pandemi.
"Kalau Anda menyebutkan berubah-ubah nama dari pembatasan sosial berskala besar, kemudian masuk PPKM skala mikro, lalu PPKM darurat dan sekarang masuk pada PPKM skala leveling. Karena memang pemerintah harus bisa mengantisipasi langkah-langkah yang satu dengan yang lain," terangnya.
Terkait kebijakan lockdown, Ngabalin mengatakan istilah itu tidak ada dalam regulasi yang dimiliki Indonesia. Ngabalin lalu menjelaskan mengenai Undang-Undang tentang kekarantinaan wilayah.
"Kalau banyak orang juga menuduh kenapa tidak langsung melakukan lockdown, bung harus kita fair dan terbuka membicarakan bahwa lockdown itu memang tidak ada dalam regulasi kita. Kenapa tidak menggunakan karantina wilayah, dalam UU karantina itu ada 4 pilihan, salah satu di antaranya PSBB, dan itu sudah pernah dilakukan. Kenapa begitu, karena DKI adalah episentrum kemarin," sebut dia.
Simak juga video 'Jokowi: Rapatkan Barisan Bahu-membahu Hadapi Covid-19':
(lir/gbr)