Wanti-wanti Ahli ke Jokowi Sebab RI Menuju Jebakan Pandemi

Jakarta -

Ahli epidemiologi asal Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mewanti-wanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Indonesia menuju jebakan pandemi. Pandu menilai penanganan pandemi Corona di RI kacau balau.

Pendapat itu disampaikan Pandu Riono lewat akun Twitter-nya, @drpriono1. Dia juga menyebut (me-mention) akun Twitter Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak @jokowi Indonesia sedang menuju jalur Jebakan Pandemi (Pandemic Trap) yg semakin dalam dan semakin sulit bisa keluar dengan lebih cepat. Respon kendali tak bisa dg tambal-sulam spt sekarang. Pilihannya hanya satu, kendalikan pandemi dg 3M, Tes-Lacak-Isolasi dan Vaksinasi," tulis Pandu di Twitter seperti dilihat, Jumat (30/7/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pandu kemudian memberi penjelasan lebih lanjut alasan menyebut RI sedang menuju jebakan pandemi. Dia mengatakan RI pandemi Corona di Indonesia belum terkendali.

"Karena kan sampai sekarang kan kita belum berhasil mengendalikan pandemi, nggak beres-beres. Nggak ada tanda-tanda bahwa kita akan berhasil pakai cara apapun. Artinya kita bisa lama sekali baru bisa menyelesaikan pandemi. Jadi Pak Jokowi sudah berakhir masa jabatannya mungkin juga belum selesai," kata Pandu saat dihubungi, Jumat (30/7) malam.

Pandu menilai belum ada target yang jelas dalam menangani pandemi Corona di Indonesia. Dia menyebut cara pemerintah dalam menangani pandemi menggunakan sistem tambal sulam.

Pandu Riono, Epidemiolog FKM-UI Foto: Wahyudi (20detik)

"Masalahnya adalah kita nggak punya target. Kita mau mengakhiri pandemi itu kapan? Semuanya itu intervensinya tambal sulam. Ada kasus naik baru kita bikin PPKM darurat, padahal sudah bisa diprediksi bahwa kalau kita tidak melakukan pengetatan sejak awal maka akan terjadi peningkatan yang luar biasa," ujarnya.

Pandu lalu mengungkit Indonesia sempat mendapat peringatan soal varian baru Corona yang sudah membuat negara-negara lain waspada. Namun, katanya, langkah pencegahan tak maksimal hingga ledakan Corona terjadi.

"Sudah diingatkan oleh WHO, semuanya ngasih tahu 'ini Indonesia ada ancaman bahaya'. Pada waktu kejadian di India sudah diingatkan jangan sampai di Indonesia seperti di India. Ya kan lama-lama kita itu seperti berkubang di dalam pandemi, lubang pandemi yang luar biasa," katanya.

"Kalau kita lihat sebaran Delta dari hasil surveilans genome itu sudah sampai Papua, di setiap udah ada kasus yang dilaporkan hasil genome sequencing, tinggal nunggu ledakan aja. Satu persatu akan terjadi ledakan, seperti kita beberapa bulan yang lalu tidak mengantisipasi ketika kita menemukan di Jawa dan di beberapa wilayah di Indonesia," sambungnya.

Dia menegaskan istilah pandemic trap ada dalam epidemiologi. Dia menyebut mengatasi pandemi harus dilakukan secara terencana dan terstruktur.

"Seperti kita terperangkap dalam situasi yang kita tidak tahu. Saya tidak tahu yang kita sebut analogi yang tepat itu apa, tapi dalam istilah epidemiologi itu ada tentang wabah trap yang kita tidak bisa mengatasinya karena kita tidak mengatasinya secara terencana, terstruktur," ucap Pandu.

Respons Kemenkes

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku menerima masukan dari Pandu Riono. Menurut Kemenkes, apa yang disampaikan Pandu akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menangani pandemi.

Kami mengapresiasi semua masukan para ahli yang mendukung upaya kita bersama untuk segera mengatasi pandemi," kata juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi kepada detikcom menanggapi pernyataan Pandu Riono, Sabtu (31/7).

Simak juga 'PPKM Level 3-4 Akan Berakhir, Lanjut atau Tidak?':

[Gambas:Video 20detik]

Siti merupakan juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan serta Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PML) Kemenkes. Dia menegaskan pemerintah tengah menggencarkan tes COVID-19 dan pelacakan (tracing), juga pemberian vaksin Corona.

"Saat ini sudah terus kita gencarkan, bahkan ini sudah perintah langsung dari Menteri Dalam Negeri kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota untuk mencapai target testing, termasuk upaya percepatan vaksinasi," kata Siti.

Dia menyebut bukan cuma Indonesia yang berupaya keluar dari pandemi Corona. Menurutnya, hampir semua negara masih berjuang mengatasai penyebaran virus Corona.

"Sampai saat ini bahkan negara maju dan besar seperti negara-negara Eropa, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia juga belum menemukan strategi yang pasti berhasil mengatasi pandemi ini," kata Siti.

Effendi Simbolon Salahkan Jokowi

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, menyalahkan Jokowi terkait RI yang menuju jebakan pandemi Corona. Dia menilai Jokowi telah salah mengambil kebijakan sejak awal pandemi merebak.

"Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu," ujar Effendi kepada wartawan, Sabtu (31/7).

"Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin," sambungnya.

Effendi mengatakan banyak negara yang sukses mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara lockdown. Dia mengatakan virus Corona itu bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah.

Effendi Simbolon (Foto: Ari Saputra-detikcom)

Effendi lalu menyebut PSBB hingga PPKM yang dipilih pemerintah gagal total. Dia menyebut uang negara habis Rp 1.000 triliun dan pandemi Corona masih terus terjadi.

"PPKM ini dasarnya apa? Rujukannya apa? Arahan Presiden? Mana boleh. Akhirnya panik nggak karuan, uang hilang, habis Rp 1.000 triliun lebih. Erick Thohir belanja, Menkes belanja. Dengan hasil 0. Minus malah. Ini herd immunity karena iman saja," ujar Effendi.

Dia juga mengkritik keras para pejabat yang sibuk melakukan zoom meeting membahas pandemi Corona. Menurutnya, hal itu tak ada manfaatnya bagi warga. Dia juga menyentil para pejabat yang meninjau vaksinasi Corona.

"Kita dipertontonkan dengan pejabat ini berkunjung ke sini. Mau vaksin saja seremonial. Buat apa? Masa vaksin buat rakyat aja ada seremonial? Buat apa sih? Suntikkan aja langsung kayak di Singapura itu. Uang-uang rakyat kok. Bukan uang yang mau nyumbang Rp 2 triliun itu, bukan," ucap Effendi.

Halaman 1 2

Selanjutnya