Komisi IX Desak Pemerintah Buat Roadmap Jangka Panjang Tangani Pandemi

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Sabtu, 31 Jul 2021 06:34 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris
Foto: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris (Karin-detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemberlakuan lockdown tidak menjamin akan menyelesaikan masalah dalam menangani pandemi Corona. Terkait hal itu, Komisi IX DPR RI menilai penanganan Corona tak bisa dengan melakukan lockdown namun harus ada peta penanganan jangka menengah hingga jangka panjang.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengatakan bahwa pergerakan manusia memicu terjadinya penularan Corona. Sehingga salah satu cara dalam memutus penularan itu dengan membatasi mobilitas warga.

"Seperti yang kita ketahui virus apapun membutuhkan makhluk hidup untuk dapat hidup, berkembang dan menyebar. Dalam hal COVID-19, manusia menjadi inang yang sangat efektif bagi COVID-19 untuk bisa berkembang biak dan menyebar dengan cepat. Semakin tinggi intensitas pergerakan masyarakat, maka semakin cepat juga virus ini menyebar. Oleh karena itu, upaya paling efektif untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 adalah melalui pembatasan mobilitas masyarakat," kata Charles kepada wartawan, Jumat (30/7/2021) malam.

Pembatasan mobilitas masyarakat dinilai penting agar penularan tidak terus terjadi. Charles menyebut kapasitas fasilitas kesehatan memiliki batasan dalam menangani pasien Corona.

Dia mengungkit soal kondisi fasilitas kesehatan yang sempat kewalahan karena lonjakan kasus COVID-19. Bahkan dampaknya ada warga yang tidak tertangani di rumah sakit karena kapasitas tempat tidur perawatan maupun ruang ICU penuh.

Politikus PDIP itu menyebut penanganan pandemi Corona tidak hanya soal lockdown. Namun hal yang lebih penting adalah menjamin keselamatan rakyat dengan strategi penanganan.

"Situasi COVID-19 di negara manapun sangat dinamis. Tidak ada metodologi yang baku dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Indonesia dengan seluruh kompleksitasnya tentunya harus mencari formula yang paling pas dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini," katanya.

RI Butuh Roadmap Penanganan Pandemi

Penanganan pandemi, kata dia, tidak bisa diatasi dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, Charles mendesak agar pemerintah membuat peta jalan atau roadmap jangka menengah dan panjang dalam menangani pandemi Corona.

"Tidak menutup kemungkinan, kita masih akan menghadapi gelombang-gelombang penularan lagi sampai 1-2 tahun ke depan. Beberapa negara saat ini sudah menghadapi gelombang ke-3 bahkan gelombang ke-4 penularan COVID-19," katanya.

"Pemerintah harus memiliki road map atau peta jalan jangka menengah dan jangka panjang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Peta jalan tersebut harus menghitung berbagai aspek dari sisi kesehatan, ekonomi rakyat maupun anggaran belanja negara," imbuh dia.

Selain itu, Charles juga menyinggung strategi yang pernah diungkapkan Presiden Jokowi. Strategi itu adalah gas dan rem darurat.

"Presiden pernah menyampaikan strategi gas dan rem dalam hal menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di sinilah kepiawaian pemerintah diuji. Kapan harus menarik rem dan kapan boleh mulai memberlakukan pelonggaran," tutur dia.

Dalam melakukan pembatasan itu, Charles mengingatkan agar pemerintah merujuk pada Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sehingga bisa menjalankan kewajiban yang harus dilakukan negara jika dilakukan pembatasan.

"Perlu juga digarisbawahi Indonesia juga sudah memiliki perangkat aturan seperti UU Karantina Kesehatan yang secara jelas mengatur kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh negara ketika memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat," katanya.

Presiden Jokowi mengatakan lockdown bukanlah solusi untuk mengatasi pandemi COVID-19. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro 2021 di halaman Istana Merdeka.

"Kalau lockdown, kita bisa bayangkan dan itu belum juga bisa menjamin dengan lockdown itu permasalahan menjadi selesai," kata Jokowi sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (30/7).

(lir/jbr)