Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah mengikuti kebijakan di negara-negara benua Eropa yang berhasil melandaikan kasus COVID-19 dalam 3 bulan. Seperti menghentikan kegiatan publik non esensial, penutupan sekolah, larangan kegiatan kerumunan, penutupan tempat kerja, pembatasan mobilitas pelaku perjalanan luar negeri dan dalam negeri serta rekomendasi untuk masyarakat tetap di rumah.
Adapun di Indonesia, lanjut Wiku, memilih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ia kembali mengingatkan efektivitas suatu kebijakan hanya akan dirasakan melalui penerapan yang baik dan kerja sama seluruh lapisan masyarakat.
"Saat ini masyarakat memiliki peranan yang besar mensukseskan kebijakan," ujarnya dikutip dari website covid19.go.id, Jumat (30/7/2021).
Ada berapa peranan penting yang dapat dilakukan masyarakat dalam mensukseskan kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Pertama, dengan cara jujur melaporkan kasus yang ada dan bersikap suportif saat dilakukan penjaringan kontak erat oleh petugas.
Kedua, mematuhi persyaratan perjalanan, baik mengikuti prosedur yang sesuai dan memperlihatkan dokumen prasyarat melalui prosedur yang benar tanpa kecurangan. Ketiga, mendukung dan proaktif mengikuti vaksinasi dengan syarat memenuhi seluruh persyaratan pra vaksinasi dan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Keempat, memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat terlebih dahulu demi prosedur isolasi yang terpantau dengan baik. Opsi isolasi mandiri di rumah dapat diambil sebagai jalan terakhir jika fasilitas isolasi terpusat tidak tersedia dan harus berada di bawah pengawasan puskesmas setempat.
Disamping itu, setelah lebih dari 1 tahun pandemi, kebijakan mitigasi harus lebih sensitif dan tidak terbatas pada aspek kesehatan. Mengingat hampir seluruh negara di dunia merasakan dampak seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka pengangguran perubahan sistem pendidikan, isolasi sosial maupun psikososial.
"Saat ini penerapan kebijakan di Indonesia sudah mencoba mewadahi semuanya. Baik menerapkan kebijakan yang terbukti efektif mengendalikan kasus, sekaligus tetap memperhatikan sektor sosial kemasyarakatan untuk dapat beroperasi secara terkendali," lanjutnya.
Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah di masa Penerapan PPKM, di antaranya peningkatan testing dan tracing yang diutamakan bagi daerah yang memiliki tingkat mobilitas dan penularan yang tinggi.
Pemerintah juga melakukan pembatasan pelaku perjalanan dalam negeri dengan pengetatan persyaratan, pelarangan WNA untuk masuk Indonesia dengan pengecualian alasan khusus.
Percepatan vaksinasi bagi masyarakat dan booster vaksin bagi tenaga kesehatan juga terus dilakukan serta peningkatan jumlah fasilitas isolasi terpusat dan meningkatkan akses bagi masyarakat yang harus melakukan isolasi mandiri di rumah.
(akn/ega)
