Molor, Kapan Perda Satpol PP DKI Bisa Jadi Penyidik Pelanggar COVID Disahkan?

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 30 Jul 2021 11:23 WIB
Sejumlah petugas Satpol PP mengamankan seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggalakkan penertiban PMKS yang berkeliaran saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Ilustrasi Satpol PP (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta -

Pengesahan revisi Perda Corona DKI Jakarta molor. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan pihaknya masih menunggu laporan pelaksanaan perda dari Pemprov DKI.

"Lagi menunggu laporan pelaksanaan perda dulu dari eksekutif. Jadi jadwal sudah tergeser semua," kata Pantas saat kepada wartawan, Jumat (30/7/2021).

Dalam pembahasan revisi Perda Corona, salah satu poin yang ditambahkan adalah kewenangan Satpol PP melakukan penyidikan pelanggaran Perda COVID-19. Pantas mengatakan pihaknya perlu mengevaluasi pelaksanaan perda Corona sebelum memutuskan untuk merevisi aturan tersebut.

"Apa yang merupakan kewajiban-kewajiban perda dalam mengamanatkan perda tersebut. Data orang yang isolasi mandiri, daftar orang penderita ini. Kan ada data-data yang menjadi kewajiban pemda, pernah nggak dikasih makan," jelasnya.

Pantas menyebut saat ini tak ada target penyelesaian perubahan Perda Corona. Sebab, usulan menambahkan pasal diajukan ketika kasus Corona sedang melonjak tinggi.

"Nggak, nggak ada target karena perda yang lama masih ada. Kemarin itu ada permintaan revisi pada waktu PPKM sedang di puncaknya, ada suasana kepanikan. Psikologi juga tuh," ujarnya.

Sebelumnya, revisi Perda Corona DKI Jakarta ditargetkan selesai akhir Juli. Target penyelesaian revisi perda COVID-19 ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.

"Bapemperda DPRD DKI bersama eksekutif terkait akan segera mencermati dan menyampaikan hasilnya pada paripurna Kamis 29 Juli 2021 pukul 10.00 WIB," ujarnya seperti dikutip dari situs DPRD DKI, Kamis (22/7/2021).

Nyatanya, hingga kini revisi Perda Corona soal Satpol PP diberi kewenangan melakukan penyidikan pelanggaran Corona masih dibahas. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap revisi perda bisa segera diselesaikan.

"Alhamdulillah sudah berjalan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa segera disahkan. Kita butuhkan revisi Perda 2 tentang penanganan COVID-19 ini segera agar kita bisa mempercepat proses penurunan dan memutus mata rantai daripada penyebaran COVID itu sendiri," kata Riza kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).

Riza menyampaikan, di masa pandemi Corona ini, pihaknya membutuhkan regulasi yang dapat mendisiplinkan warga terhadap protokol kesehatan COVID-19. Dia meyakini perbaikan perda Corona dapat mempercepat penurunan kasus COVID-19.

Simak Video: Polda Metro: Satpol PP Bisa Jadi Penyidik di Ranah Pelanggaran Perda

[Gambas:Video 20detik]



(idn/idn)