Soal Satpol PP Jadi Penyidik, Wagub DKI: Di Luar Perda Kewenangan Polisi

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 26 Jul 2021 15:37 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melakukan sidak di perkantoran dan pusat perbelanjaan Ibu Kota. Sidak dilakukan untuk pastikan aturan PPKM diterapkan.
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bicara soal kewenangan Satpol PP menjadi penyidik pelanggaran COVID-19 di draf revisi Perda No 2 Tahun 2020. Riza menegaskan Satpol PP hanya akan menegakkan aturan di dalam Perda.

"Yang namanya Satpol PP di mana-mana tugasnya menegakkan disiplin terkait Perda, jadi bukan soal di luar Perda. Di luar Perda itu menjadi kewenangan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan kami di Perda itu sendiri Satpol PP dalam menegakkan disiplin juga dibantu oleh pihak kepolisian dan kejaksaan," kata Riza di Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Senin (26/7/2021).

Riza menerangkan kewenangan Satpol PP untuk menegakkan aturan bukanlah hal yang baru. Dia mengatakan dalam undang-undang sudah termaktub mengenai kewenangan Satpol PP untuk menegakkan protokol kesehatan.

"Revisi Perda itu yang pertama Perda Nomor 2 Tahun 2020 itu memberi kewenangan kepada Satpol PP sudah diatur dalam ketentuan aturan undang-undang yang ada. Jadi itu bukan sesuatu yang baru namun ini untuk kepentingan penegakan protokol kesehatan ya, untuk diperbantukan," ucapnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan kewenangan penyidikan Satpol PP yang dituangkan dalam draf revisi Perda No 2 Tahun 2020 ini masih digodok untuk disempurnakan. Dalam hal penanganan pelanggaran perda, Satpol PP dikedepankan, sedangkan polisi dan TNI mendampingi sekaligus sebagai pengawas PPNS.

"Sekarang sedang digodok untuk menyempurnakan dari perda dari operasi yustisi. Dalam Perda No 02 DKI Jakarta sudah diatur sanksi-sanksi mulai dari teguran tertulis, sanksi sosial, denda, kemudian administrasi pencabutan izin dan lain-lain," tuturnya.

"Yang perlu diketahui kenapa harus disempurnakan? Hukum di Indonesia tidak kenal yang namanya sanksi sosial. Dalam peraturan pidana harus punya peraturan yang formal, gimana jalanin aturan hukum itu dan siapa penyidik sementara kedua, materialnya, perbuatan apa yang dilanggar, sanksi pidana seperti apa, makanya perda disempurnakan," sambungnya.

(whn/idn)