ICW Soroti Tuntutan 11 Tahun Bui untuk Juliari: Semoga Divonis Seumur Hidup

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 29 Jul 2021 16:26 WIB
Menteri Sosial Juliari P Batubara
Juliari P Batubara (Muhammad Ridho/detikcom)
Jakarta -

ICW menilai tuntutan jaksa KPK ke Juliari Batubara terlalu rendah. ICW menyebut tuntutan ini menunjukkan KPK sedang berupaya memberikan hukuman ringan kepada koruptor.

"Ringannya tuntutan tersebut semakin menggambarkan keengganan KPK menindak tegas pelaku korupsi bansos. Tuntutan KPK ini terkesan ganjil dan mencurigakan," ujar peneliti Divkum ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).

Alasan ICW menilai tuntutan terkesan ganjil adalah pasal yang menjadi dasar tuntutan jaksa ke Juliari, yaitu Pasal 12 huruf b UU Tipikor yang sebenarnya, menurut ICW, jaksa bisa menjatuhkan hukuman maksimal, yakni penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar.

"Tuntutan pembayaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar juga jauh dari memuaskan, karena besaran tersebut kurang dari 50% dari total nilai suap yang diterima Juliari P Batubara. Tuntutan yang rendah ini kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Padahal, pimpinan KPK telah sesumbar menyatakan akan menghukum berat koruptor bansos COVID-19," jelasnya.

Menurut ICW, KPK saat ini terkesan berusaha agar koruptor dijatuhi hukuman ringan. Dia juga mengingatkan jaksa agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Penting diingat, penegak hukum merupakan representasi negara dan korban yang bertugas meminta pertanggungjawaban atas kejahatan pelaku. Hal ini pun telah ditegaskan dalam Pasal 5 huruf d UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK. Regulasi itu menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK mengedepankan asas kepentingan umum. Alih-alih dijalankan, KPK justru lebih terlihat seperti perwakilan pelaku yang sedang berupaya semaksimal mungkin agar terdakwa dijatuhi hukuman rendah," ucapnya.

ICW menilai tuntutan jaksa tidak sesuai dengan perbuatan Juliari yang menerima fee dari penyedia bansos sekitar Rp 32,4 miliar. Seharusnya, lanjut ICW, jaksa memberi tuntutan maksimal sesuai dengan perbuatannya ke masyarakat.

"Uraian perbuatan di atas menggambarkan kesengajaan para terdakwa dalam menghambat upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga dalam rangka menangani dampak pandemi COVID-19, kondisi yang semestinya menjadi dasar pemberat bagi penuntut umum, dalam menyusun dan membaca surat tuntutan kepada Juliari. Namun JPU KPK gagal mewakili kepentingan negara dan korban," katanya.

Terakhir, ICW berharap majelis hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup ke Juliari. ICW menilai hukuman itu pantas untuk Juliari Batubara.

"Melihat rendahnya tuntutan JPU terhadap Juliari, hakim harus mengambil langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman maksimal yaitu, pidana penjara seumur hidup kepada mantan Menteri Sosial tersebut. Penjatuhan hukuman yang maksimal terhadap Juliari Batubara, sudah sepatutnya dilakukan, mengingat ada banyak korban bansos yang haknya dilanggar di tengah pandemi COVID-19, akibat praktik korupsi ini. Ke depannya, vonis maksimal tersebut diharapkan berdaya cegah terhadap potensi terjadinya kasus serupa, terutama di tengah kondisi pandemi," tutur Kurnia.

Diketahui, Juliari Batubara diyakini jaksa menerima uang suap Rp 32,4 miliar berkaitan dengan bansos Corona di Kemensos. Jaksa mengatakan, dalam persidangan, terbukti Juliari menerima fee melalui anak buahnya, yakni KPA bansos Adi Wahyono dan PPK bansos Matheus Joko Santoso.

Menurut jaksa, Juliari memerintahkan Adi Wahyono dan Matheus Joko memungut fee Rp 10 ribu per paket ke penyedia bansos. Uang yang dikumpulkan itu, kata jaksa, digunakan untuk keperluan pribadi Juliari.

Juliari diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(zap/dhn)