.webp)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut ada potensi kecurangan pada pendistribusian insentif pada pelaku usaha mikro-kecil-menengah (UMKM). Dengan itu, KPK siap mengawal pemberian subsidi insentif dari pemerintah ke masyarakat untuk menghindari adanya fraud.
"Dalam kerangka itu, KPK juga sudah memberikan acuan atau panduan di dalam memberikan subsidi atau insentif tidak saja kepada orang per orang, tetapi juga kepada badan usaha," kata Alex, dalam diskusi media 'Pemberantasan Korupsi Sektor Usaha' yang disiarkan secara daring, Kamis (29/7/2021).
Alex mengatakan KPK tengah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mengawal insentif yang diberikan pemerintah kepada UMKM agar tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN, kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, kami juga melakukan koordinasi dengan OJK dalam kaitan itulah agar apa subsidi insentif itu betul-betul diberikan oleh badan usaha kegiatan yang tepat sasaran," ujar Alex.
Menurut Alex, di situasi pandemi ini sektor UMKM memang sangat terkena dampak dan pemerintah tentu perlu memberikan bantuan insentif demi berjalannya perekonomian negara. Hal itu pun, menurut Alex, tak terlepas dari adanya kesempatan oknum untuk berlaku curang.
"Badan usaha ini terbit di dalam situasi yang sangat sulit sekarang ini ya, ini hampir praktis kegiatan perekonomian UMKM terutama, itu betul-betul terdampak ya, menyebabkan banyak kegiatan perekonomian terhenti. Nah ini juga pemerintah memberikan banyak stimulus terkait dengan atau insentif kepada badan usaha maupun kegiatan ekonomi. Ini juga menjadi rawan, Kenapa saya katakan, ya karena itu tadi masalah database, maupun kriteria badan usaha apa saja yang nanti akan diberikan insentif," ujarnya.
"Ini persoalan bukan hanya insentif subsidi kepada perorangan, tetapi insentif kepada badan usaha pun ini menjadi titik rawan juga," sambungnya.
Selanjutnya, Alex juga berharap kepada para pelaku usaha untuk segera melapor ke KPK jika ada upaya kecurangan oknum tak bertanggung jawab. Alex pun sempat menerima keluhan dalam hal ini yakni terbanyak soal perizinan usaha.
"Kami juga berharap juga dari sisi yang lain pada dunia usaha ya. Kalau misalnya mengalami hambatan kendala atau mungkin bila diperas oleh birokrasi gitu kan, itu supaya nggak segan-segan juga memberikan laporan kepada KPK," katanya.
"Karena apa? Dari pengalaman kami melakukan diskusi, dialog dengan teman-teman usaha mereka mengatakan begini, 'Sebetulnya kita juga nggak mau Pak Alex, menyuap kepada birokrat'. Tetapi dalam praktik kalau tidak ada pelicin, ya istilahnya itu atau suap ternyata juga nggak gampang juga untuk mendapatkan perizinan itu, ini yang terjadi, artinya sebetulnya banyak kegiatan dunia usaha itu yang sebetulnya mereka merasa menjadi korban ya, diperas oleh birokrat itu," tambahnya.
Lebih lanjut, Alex juga memohon para pelaku usaha dapat berkoordinasi dengan KPK dalam soal perizinan. Hal itu bertujuan supaya KPK dapat membenahi segala bentuk perizinan maupun aspek lainnya supaya pelaku usaha tidak memiliki kendala dalam berusaha.
"Dalam kaitan ini, mohon kiranya juga teman-teman pengusaha terutama nanti asosiasi pengusaha itu juga memberikan informasi kepada KPK, supaya kita juga bisa melakukan pembenahan terhadap tata kelola terkait perizinan, misalnya terkait dalam pengadaan barang dan jasa sehingga betul-betul kegiatan usaha itu bisa berjalan efektif dan efisien," ujarnya.
(isa/isa)
