.webp)
Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan ini dinilai terlalu ringan mengingat korupsi dilakukan di tengah pandemi Corona (COVID-19).
Juliari dinyatakan jaksa bersalah melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Bunyi Pasal 12 huruf b sebagai berikut:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000:
b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
Dalam penerapan pasal di atas, diketahui jaksa KPK tidak menuntut Juliari dengan hukuman maksimal, yakni penjara seumur hidup. Jaksa hanya menuntut Juliari 11 tahun penjara.
Padahal, Juliari selaku Mensos RI saat itu memegang tanggung jawab penuh terkait bansos Corona. Program bansos juga merupakan atensi dari presiden guna membantu rakyat kurang mampu yang terdampak Corona.
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menilai seharusnya jaksa KPK menuntut Juliari dengan hukuman seumur hidup. Hal ini diharapkan bisa memberi efek jera kepada pelaku korupsi yang memanfaatkan pandemi Corona.
"Sebenarnya kalau korupsi terkait kebutuhan sosial masyarakat apalagi di tengah pandemi memang ancaman hukuman minimal seumur hidup atau hukuman mati," kata Feri saat dihubungi, Rabu (28/7/2021).
Feri mengatakan hukuman seumur hidup pernah diterapkan di masa terpidana Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Semestinya, lanjut Feri, jaksa menuntut Juliari pada hukuman Akil Mochtar.
"Seingat saya hukuman seumur hidup memang pernah diterapkan dalam kasus Akil Mochtar, misalnya, dan itu bagi saya menjadi penting untuk kemudian timbul penjeraan bagi tindak pidana korupsi," ucapnya.
Dosen Universitas Andalas ini juga menyayangkan pidana tambahan yang dijatuhkan jaksa, yakni pencabutan hak dipilih selama 4 tahun. Feri menilai seharusnya jaksa KPK menuntut pencabutan hak dipilih itu selama 1 atau 2 periode politik.
"Lebih menarik kalau sanksi menghilangkan hak politik diganjar 1 periode hak politik, atau 2 periode politik. Jadi dia tidak akan dapat gunakan hak politik, termasuk di kekuasaan pemerintahan dan pelayanan publik agar bisa 2 periode dan itu berdampak betul bagi pelaku," sebutnya.
Hal senada dikatakan pengamat tata negara, Bivitri Susanti. Dia menilai hukuman Juliari terlalu rendah. Menurutnya, Juliari pantas dituntut hukuman lebih tinggi.
"Tapi kan ada hukuman pidana penjara maksimum 20 tahun, harusnya itu yang digunakan, yang semaksimal mungkin," katanya.
"Pada akhirnya nanti hakim yang akan memutus, tetapi besarnya tuntutan jaksa sangat penting sebagai pertimbangan hakim dalam memutus nanti, dan juga merespons kemarahan masyarakat bagi orang-orang seperti Juliari yang keji sekali mengkorupsi bantuan dalam kondisi bencana seperti ini," lanjutnya.
Tuntutan Jaksa KPK
Juliari Batubara diyakini jaksa menerima uang suap Rp 32,4 miliar berkaitan dengan bansos Corona di Kemensos. Jaksa mengatakan, dalam persidangan, terbukti Juliari menerima fee melalui anak buahnya, yakni KPA bansos Adi Wahyono dan PPK bansos Matheus Joko Santoso.
Menurut jaksa, Juliari memerintahkan Adi Wahyono dan Matheus Joko memungut fee Rp 10 ribu per paket ke penyedia bansos. Uang yang dikumpulkan itu, kata jaksa, digunakan untuk keperluan pribadi Juliari.
Berikut ini rincian fee yang disebut jaksa diterima Juliari:
Berikut fee yang diterima Juliari:
1. Penerimaan uang fee Rp 1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke terkait penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude. Jaksa mengatakan Harry menyerahkan secara bertahap. Harry menyerahkan uang fee sejak tahap bansos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 melalui Matheus Joko dan Adi Wahyono.
2. Penerimaan uang fee sebesar Rp 1,95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja terkait penunjukan PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bansos. Jaksa mengatakan Ardian mulai menyerahkan fee sejak tahap 9, 10, dan 12. Uang itu diserahkan ke Juliari melalui Matheus Joko.
3. Penerimaan uang fee yang seluruhnya Rp 29.252.000.000 dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan paket bansos Corona. Jaksa mengatakan uang ini didapat dari beberapa perusahaan. Uang Rp 29 miliar ini dikumpulkan Adi dan Joko.
Simak video 'Saat Jaksa Tuntut Eks Mensos Juliari 11 Tahun Penjara':
