Pandangan Guru Besar Ilmu Hukum soal TWK Pascakeputusan Dewas KPK

Andi Saputra - detikNews
Senin, 26 Jul 2021 15:15 WIB
Gedung baru KPK
Foto ilustrasi KPK (Andhika Prasetya/detikcom)
Jakarta -

Guru besar ilmu hukum Universitas Pancasila, Jakarta Prof Agus Surono, menyatakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan KPK adalah sah dan mengikat. Hal itu seiring dengan Keputusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menilai tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK dalam kebijakan tersebut.

"Sebagaimana hasil permusyawaratan dan permufakatan Dewas KPK, yang tidak ada pelanggaran etik dan juga tidak adanya pelanggaran pedoman perilaku oleh Pimpinan KPK (termasuk Ketua KPK), serta tidak adanya pelanggaran asas-asas dan norma ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara hukum kebijakan pimpinan KPK terkait masalah hasil Tes Wawasan Kebangsaan(TWK) yang tidak dapat diproses menjadi ASN merupakan kebijakan yang sah dan mengikat secara hukum," kata Prof Agus kepada wartawan, Senin (26/7/2021).

Di mana keputusan Dewas KPK itu diumumkan pada Jumat (3/7) kemarin. Laporan ke Dewas KPK itu dilakukan oleh Novel Baswedan. Menurut Dewas, tidak ada bukti kuat untuk melanjutkan laporan itu ke sidang etik.

"Oleh karenanya semua pihak harus menyudahi polemik tersebut sehingga tidak mengganggu fokus KPK melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," tutur Agus, yang juga guru besar di Universitas Alazhar, Jakarta.

Menurut Agus, apa yang telah dilakukan oleh pimpinan KPK dalam proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya terkait soal TWK, telah dilakukan sesuai kode etik dan pedoman perilaku sebagaimana Perdewas Nomor 02 Tahun 2020. Selain itu, kata Agus, itu tidak melanggar asas-asas dan norma dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Agus kemudian membeberkan beberapa peristiwa yang menunjukkan tidak adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, yaitu:

1. Seluruh materi Asesmen Wawasan Kebangsaan dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN disediakan oleh BKN sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf g Kontrak Swakelola antara KPK dengan BKN Nomor: 98 Tahun 2021, Nomor: 45.1 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 dan Pimpinan KPK tidak ikut dalam menyusun materi pertanyaan TWK tersebut.

2. Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021 merupakan tindak lanjut hasil Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

3. Ketentuan mengenai Tes Wawasan Kebangsaan diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Perkom Nomor 01 Tahun 2021, dimana Desain pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN diatur dalam UU Nomor 19/2019, PP Nomor 41 Tahun 2020 dan Perkom 01 Tahun 2021.

4. Pimpinan KPK telah melakukan upaya melalui rapat koordinasi dengan BKN dan KemenPAN-RB pada tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya tetap mengupayakan agar pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat tetap diangkat menjadi pegawai ASN.

5.Tindak Lanjut Hasil Asesmen TWK dalam rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN tanggal 25 Mei 2021 dan ditandatangani oleh seluruh Pimpinan KPK, Menteri PanRB, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, Ketua LAN serta Kepala KASN. Antara lain menyatakan terhadap 24 pegawai dilakukan pembinaan dan dapat diangkat sebagai ASN, setelah mengikuti pelatihan serta tes dan 51 pegawai diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK sampai dengan 1 November 2021.

"Tidak adanya pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) terkait pegawai yang tidak lolos TWK sepenuhnya menjadi kewenangan Pimpinan KPK secara kolektif kolegial yang dapat dikualifikasi sebagai beschikking yang mengikat dan sah secara hukum karena telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," terang Agus.

Agus meyakini keputusan KPK yang bersifat kolektif kolegial tersebut merupakan keputusan yang sah secara hukum dan mengikat kepada adresat keputusan tersebut bagi para pegawai KPK yang tidak lulus TWK tersebut.

"Oleh karena Keputusan Aparatur Negara, termasuk Pimpinan KPK telah sesuai dengan AAUPB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merupakan keputusan yang sah dan mengikat sehingga harus selalu dianggap dan selaras dengan prinsip presumptio iustae causa bahwa setiap keputusan aparatur negara, termasuk polemik Keputusan Pimpinan KPK yang dikeluarkan tersebut harus atau selayaknya dianggap benar menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya," pungkas Agus.

Simak video 'Ombudsman Minta KPK Angkat 75 Pegawai yang Tak Lulus TWK Jadi ASN':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/dhn)