Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Penonaktifan 75 Pegawai KPK

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 26 Jul 2021 11:29 WIB
Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho bersiap mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik lima orang Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 yaitu Artidjo Alkostar, Harjono, Syamsuddin Haris, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina Ho. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho (Antara Foto)
Jakarta -

Salah satu anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK disebut menjadi salah satu penyusun surat penonaktifan kepada 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Anggota Dewas Albertina Ho membantah bahwa dirinya terlibat dalam hal tersebut.

"Saya bukan konseptor surat itu," kata Albertina, saat dimintai konfirmasi, Sabtu (26/7/2021).

Tudingan tersebut disampaikan Kasatgas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK, Hotman Tambunan yang menyebut Albertina terlibat dalam penyusunan surat penonaktifan tersebut. Hotman pun tidak kaget jika Dewas tidak melanjutkan sidang etik para pimpinan.

"Bahkan ikut membuat draf SK 652, dan draf supervisi terhadap SK 652 ini dilakukan Ibu Albertina Ho, yang meminta kami menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung," ujar Hotman, pada konferensi pers secara virtual, Minggu kemarin (25/7).

"Maka tentu saja dewas tidak akan melanjutkan ke sidang etik, karena Dewas terlibat dalam proses TWK ini," sambungnya.

Selanjutnya, Hotman menganggap keputusan Dewas lebih memihak kepada KPK. Hal itu dikatakan terlihat saat salah satu anggota Dewas menemani pimpinan konferensi pers, yang bukan lain adalah Indriyanto Seno Adji

"Selanjutnya kami merasa tidak terkejut dengan putusan Dewan Pengawas. Dalam TWK kami melihat Dewas lebih berat memihak pimpinan KPK. Keberpihakan ini sudah terlihat sejak pengumuman hasil TWK, Dewas menemani pimpinan KPK konpers," katanya.

Sebelumnya, Dewas KPK menolak laporan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) terkait adanya dugaan pelanggar kode etik yang dilakukan pimpinan KPK. Dewas menilai laporan itu tidak cukup bukti.

"Berdasarkan pertimbangan yang sudah diuraikan, Dewas secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan seluruh dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh pimpinan KPK tidak cukup bukti, sehingga tidak memenuhi syarat dilanjutkan ke sidang etik," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat konferensi pers, Jumat (23/7).

(dhn/dhn)