Menko Polhukam Mahfud Md menyoroti adanya 'kelompok tidak murni' yang selalu memprovokasi serang pemerintah terkait seruan aksi 'Jokowi End Game'. PPP menyarankan pemerintah menggandeng organisasi masyarakat untuk menanggulangi kelompok tersebut.
"Untuk menanggulangi kelompok-kelompok tidak murni yang ingin memanfaatkan belum optimalnya hasil kerja pemerintah dalam menanggulangi COVID tersebut, maka menurut hemat PPP langkah ke depan yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah memperluas peran serta ormas-ormas dan elemen-elemen masyarakat sipil termasuk organisasi profesi, organisasi pekerja, perkumpulan pedagang pasar, dan lain-lain," kata Waketum PPP, Arsul Sani kepada wartawan, Sabtu (24/7/2021).
Menurut Arsul, tidak bisa dipungkiri bahwa di kalangan ormas misalnya ada suara bahwa pemerintah seperti menjalankan langkah-langkah penanggulangan lebih dengan pendekatan 'one man show'. Sementara potensi ormas dan lain-lainnya tak diberdayakan lebih maksimal.
"Padahal ormas-ormas seperti Muhammadiyah, NU dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya yang memiliki atau terafiliasi dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga telah berperan serta dalam mengatasi pandemi COVID ini," ujarnya.
Oleh sebab itu, PPP meminta pemerintah melibatkan ormas dalam penanganan pandemi. PPP meyakini kelompok tak murni yang ingin memanfaatkan pandemi pun tak akan digubris oleh masyarakat.
"PPP berharap KPC-PEN ke depan berinisiatif lebih maksimal melibatkan peran serta ormas dan elemen masyarakat tersebut sejak dalam perencanaan kebijakan yang akan diambil. Paling tidak masukan-masukan mereka didengarkan," ucapnya.
"Jika peran serta masyarakat ini ditingkatkan, PPP yakin bahwa kelompok-kelompok tidak murni yang ingin memanfaatkan situasi untuk mendown-grade pemerintah itu juga tidak akan mendapat respons yang besar lagi dari warga masyarakat," imbuhnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
(rfs/dnu)