Pemprov DKI Jakarta akan memberi wewenang kepada Satpol PP melakukan penyidikan pelanggaran COVID-19 melalui perda. Gerindra DKI mengatakan nantinya akan ada Pergub untuk menjadi acuan Satpol PP dalam bertindak.
"Nanti ada peraturan gubernurnya, gubernur yang keluarin bukan DPRD, aturan di bawah perda ini," ujar Penasihat Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik saat dihubungi, Kamis (22/7/2021).
Taufik mengatakan Satpol PP yang bisa menyidik yaitu yang berstatus PNS. Menurutnya hal ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Satpol PP itu kan PNS, Satpol PP yang PNS loh. PNS itu ada berdasarkan ketentuan ada yang memang bisa jadi penyedik. Jadi bukan mengubah Satpol PP menjadi penyidik, tapi Satpol PP ini ada (yang) PNS, yang PNS ini punya kewenangan penidik, itu juga ada. Malah kita dalam perubahan itu melibatkan polisi," ujar Taufik.
"Jadi satpol PP yang PNS memang punya kewenangan itu (menyidik). Bukan yang di luar (PNS), kan itu nggak bisa," sambungnya.
Taufik, yang juga merupakan pimpinan DPRD DKI ini, menilai ada maksud tertentu pasal pidana pelanggaran prokes COVID-19 dimuat dalam revisi Perda DKI soal penanganan Corona. Tujuannya yakni memberikan efek jera.
"Pertama ada pelaku usaha, kemudian ada yang berulang, kesalahan berulang, untuk ada efek jera," terang Taufik.
Lihat juga Video: Mendagri Bicara Kasus Gowa, Minta Petugas Lapangan Tak Emosi
