Ada Potensi Pungli, Satpol PP Jadi Penyidik Dinilai Berlebihan

Isal Mawardi - detikNews
Kamis, 22 Jul 2021 10:46 WIB
Sejumlah tempat usaha di Sunter, Jakarta Utara, disegel petugas gabungan, Kamis (23/9/2020). Penyegelan dilakukan karena melanggar PSBB.
Ilustrasi, Satpol PP (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta akan memberi wewenang Satpol PP menjadi penyidik terkait pelanggaran COVID-19. Pengamat tata kota sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menyebut kebijakan tersebut berlebihan.

"Itu gagasan yang istilahnya berlebih-lebihan," ujar Trubus ketika dihubungi detikcom, Kamis (22/7/2021).

Trubus khawatir kebijakan itu akan berdampak persoalan di lapangan. Trubus menyinggung tindakan arogan Satpol PP yang beberapa hari terakhir viral. Dampak lainnya adalah terkait pungutan liar (pungli).

"Pak Tito (Menteri Dalam Negeri) juga dipersoalkan itu (arogansi). Jadi menurut saya, ya itu dampaknya diminimalkan, itu nanti takutnya pungli, wani piro? Nanti kontraproduktif di situ," jelas Trubus.

Trubus menyebut proses Satpol PP menjadi penyidik sangat panjang. Jika dibandingkan, aparat kepolisian melalui proses pendidikan yang terbilang panjang, mulai cara mengidentifikasi kasus, penggeledahan, penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga pengajuan ke kejaksaan.

"Itu kan panjang (prosesnya), Satpol PP itu tidak mungkin," tutur Trubus.

Trubus menyarankan Satpol PP tetap jadi penegak kerja. Namun sifatnya lebih humanis.

"Satpol PP difungsikan penegak perda, tapi kaitannya dengan edukasi dengan advokasi. Jadi penekanannya ke sana, edukasi ke masyarakat, supaya tidak jualan di pinggir jalan, mengganggu orang jalan. Kemudian membimbing masyarakat untuk memahami perda/aturan, kemudian mensosialisasi aturan-aturan yang ada," jelasnya.

Jika kebijakan ini diterapkan, Trubus khawatir kabupaten dan kota lainnya akan menerapkan hal serupa.

"Nanti khawatirnya di Jakarta ada Satpol PP, mendenda-menilang, nanti kita ke Bandung ada Satpol PP yang menilang dan mendenda. Kan repot," tambahnya.

Diketahui, hari ini Pemprov DKI akan melakukan diskusi dengan Polda Metro Jaya membahas soal penindakan di lapangan. Salah satunya terkait kewenangan Satpol PP menjadi penyidik.

"PPNS sendiri ada Korwas. Ada korwas PPNS yang dikomandoi oleh kepolisian. Nanti detail teknisnya sambil nunggu proses revisi perda ini diselesaikan. Karena besok (hari ini) pun kita akan melaksanakan FGD dengan Polda Metro gimana cara bertindak di lapangan," ujar Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (21/7/2021).

Dalam revisi itu, Pemprov DKI berencana mengubah Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19. Diusulkan, Satpol PP bisa memiliki kewenangan melakukan penyidikan pelanggaran COVID-19.

Simak juga Video: Mendagri Bicara Kasus Gowa, Minta Petugas Lapangan Tak Emosi

[Gambas:Video 20detik]



(isa/fjp)