Round-Up

Firli dkk Bisa-bisa Dibina Jokowi Gegara Maladministrasi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 22 Jul 2021 06:45 WIB
Lima pimpinan KPK periode 2019-2023 telah mengucapkan sumpah jabatan di depan Presiden Joko Widodo. Mereka pun langsung mendapat ucapan selamat dari Jokowi hingga pimpinan KPK yang lama. Pembacaan sumpah itu juga dihadiri oleh pimpinan lama KPK.
Presiden Jokowi dan Ketua KPK Firli Bahuri (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta -

Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK. Tindakan koreksi harus dilakukan KPK menindaklanjuti temuan Ombudsman. Kalau KPK tidak melakukan koreksi, Presiden Jokowi harus membina Firli Bahuri selaku Ketua KPK, juga kepala kementerian/lembaga lain yang terlibat TWK KPK.

Pernyataan Ombudsman bahwa ada maladministrasi dalam TWK KPK ini adalah hasil dari penelaahan laporan perwakilan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK terhadap seluruh pimpinan KPK.

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Maladministrasi ada berbagai macam, seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya. Demikian penjelasan maladministrasi dikutip dari situs resmi Ombudsman RI.

"Dalam hasil pemeriksaan, secara keseluruhan nanti akan kita fokuskan pada tiga isu utama, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Yang kedua adalah pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dan yang ketiga adalah pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan atau TWK," ucap Ketua Ombudsman Mokh Najih dalam konferensi pers, Rabu (21/7).

Temuan itu diteruskan Ombudsmen ke pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Presiden Jokowi.

"Yang ketiga adalah surat saran yang kita sampaikan kepada Presiden agar temuan maladministrasi yang didapati oleh pemeriksaan Ombudsman ini bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah-langkah selanjutnya," imbuh Najih.

Selanjutnya, Ombudsman harap Jokowi bina 5 pejabat termasuk Firli, bila memang tak ada tindakan korektif:

Simak Video: Ombudsman Minta KPK Angkat 75 Pegawai yang Tak Lulus TWK Jadi ASN

[Gambas:Video 20detik]