Ada Ancaman Sanksi Pidana, Wagub Harap Warga DKI Makin Disiplin Prokes

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 17:03 WIB
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penyampaikan pidato penjelasan terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan COVID-19 (Tiara Aliya/detikcom)
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penyampaikan pidato penjelasan terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta akan menambah sanksi pidana berupa kurungan 3 bulan penjara apabila warga berulang kali tak bermasker dalam Perda COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza meminta warga tidak panik dengan adanya tambahan sanksi pidana ini.

"Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana dalam usulan Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 kita harapkan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat," kata Riza, Rabu (21/7/2021).

Hal ini disampaikan Riza saat menggelar rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penyampaikan pidato penjelasan terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19. Riza menjelaskan kata 'pengulangan' di setiap ketentuan pidana merupakan bentuk konkret dari prinsip ultimum remidium.

"Delik pidana pelanggaran tersebut dikonstruksikan untuk masyarakat yang melakukan pengulangan pelanggaran setelah yang bersangkutan pernah dikenai sanksi administratif," jelasnya.

Riza menuturkan sanksi pidana tambahan yang akan dimasukkan ke dalam Perda COVID-19 ialah ancaman 3 bulan kurungan atau denda Rp 500 ribu bagi pelanggar tak menggunakan masker secara berulang. Kemudian denda Rp 50 juta untuk pelanggar protokol kesehatan (prokes) COVID-19 yang berulang.

Dengan adanya tambahan pasal tersebut, Riza berharap bisa meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat akan prokes COVID-19.

"Masyarakat harus memahami ketika abai akan protokol kesehatan, penegakan hukum dalam bentuk sanksi pidana akan menunggu," tegasnya.

Terakhir, Riza menyatakan usulan perubahan aturan merupakan bentuk ikhtiar dalam menanggulangi wabah COVID-19. Sekali lagi dia menegaskan tujuan pemidanaan bukan untuk menghukum warga.

"Tujuan pemidanaan dipahami tidak untuk menghukum masyarakat, melainkan tercapainya tujuan bersama dari masyarakat itu sendiri bahwa penanggulangan COVID-19 dapat secara efektif dijalankan sehingga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terjamin seperti saat sebelum pandemi COVID-19 muncul di muka bumi," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana merevisi Perda 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Ada tambahan pasal di rancangan Perda Corona DKI, yaitu ancaman sanksi bui 3 bulan apabila berulang kali tidak bermasker.

Dilihat detikcom melalui draf perubahan atas Perda Corona DKI yang dikirimkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, Rabu (21/7/2021), terdapat tambahan dua pasal sanksi pidana, yaitu Pasal 32A dan 32B.

Pasal 32A ayat 1 menyebutkan setiap orang yang mengulangi perbuatan tak bermasker terancam pidana sanksi kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Masih dalam pasal yang sama, sanksi kurungan juga berlaku bagi unit usaha yang kembali mengulang pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

Simak video 'Satgas: Banten Tak Patuh Masker, DKI Tak Jaga Jarak':

[Gambas:Video 20detik]



(jbr/jbr)