Soal PPKM Jawa-Bali: Luhut Minta Maaf-Perpanjangan Segera Ditentukan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 19 Jul 2021 13:14 WIB
Soal PPKM Jawa-Bali: Luhut Minta Maaf-Perpanjangan Segera Ditentukan
Soal PPKM Jawa-Bali: Luhut Minta Maaf-Perpanjangan Segera Ditentukan (Foto: Azhar Bagas Ramadhan/detikcom)
Jakarta -

PPKM Jawa-Bali yang sudah berlangsung selama dua pekan terakhir jadi sorotan. Mulai dari dinilai masih belum optimal dan woro-woro terkait perpanjangan mewarnai kebijakan yang diketahui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Diketahui Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa dan Bali dimulai 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang. PPKM darurat ditargetkan bisa membuat kasus Corona melandai.

Dalam perjalanannya, pemerintah menyatakan ada 15 daerah lain yang melaksanakan PPKM darurat di luar Jawa dan Bali. Namun hingga 2 pekan pelaksanaan PPKM darurat, kasus Corona terus melonjak hingga 50 ribu lebih kasus baru per hari.

Kata Maaf Luhut soal PPKM Jawa-Bali yang Tak Optimal

Luhut menyampaikan permintaan maaf atas penerapan kebijakan PPKM darurat Jawa Bali yang dinilai belum optimal. Hal itu diungkapkannya usai memaparkan terkait pengendalian penularan virus Corona dalam PPKM darurat selama ini.

"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini masih belum optimal," kata Luhut Pandjaitan dalam konferensi pers yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

Setelah minta maaf, Luhut menjelaskan pemerintah bakal terus melanjutkan kerjanya untuk menanggulangi COVID-19, khususnya penularan virus Corona varian Delta.

"Saya bersama jajaran dan menteri/kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan," kata Luhut.

Varian Delta disebut tujuh kali lebih menular ketimbang jenis varian corona lainnya. Untuk mengendalikan penularan, pembatasan sosial adalah cara yang akan ditempuh pemerintah.

Diketahui dalam tiga hari belakangan, mobilitas dan aktivitas warga sudah menurun dalam tiga hari belakangan. Namun, untuk memastikan apakah penurunan ini meyakinkan, perlu waktu 14 hingga 21 hari lagi.

"Hasil penelitian berbagai institusi dibutuhkan waktu kurang-lebih 14 sampai 21 hari untuk kemudian penambahan kasus ini bisa flattening, rata, dan menurun," kata Luhut.

Nasib PPKM Jawa-Bali Segera Ditentukan

Gembar-gembor soal perpanjangan PPKM Jawa-Bali terus digaungkan selama sepekan terakhir. Ada pihak yang mendukung perpanjangan, sementara sebagian lainnya berharap tak ada PPKM Jawa Bali lanjutan usai 20 Juli mendatang.

Akhir pekan lalu, publik sempat heboh soal pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy. Saat itu, dirinya mengaku sudah menerima arahan soal keputusan perpanjangan PPKM darurat Jawa Bali.

"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM," kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman, Jumat (16/9/2021).

Tak senada dengan Muhadjir, Luhut punya jawaban lain soal isu tersebut. Menurutnya, pemerintah mengambil pilihan sulit terkait PPKM darurat sehingga keputusan belum bisa ditentukan langsung.

Saat ini, pemerintah masih melakukan evaluasi soal PPKM darurat. Pengumuman diperpanjang atau tidaknya PPKM darurat akan disampaikan kepada Presiden Jokowi lebih dulu dan akan segera diumumkan.

"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden. Saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita akan umumkan secara resmi," ucap Luhut dalam konferensi pers, Sabtu (17/7/2021).

Simak video 'Luhut Minta Maaf Jika PPKM Darurat Belum Optimal':

[Gambas:Video 20detik]



(izt/dhn)