Round-Up

Apresiasi untuk Luhut yang Minta Maaf tapi Aksi Tetap Dinanti

Tim detikcom - detikNews
Senin, 19 Jul 2021 07:54 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: KEMENKO MARVES)
Jakarta -

Permintaan maaf Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan diapresiasi banyak pihak. Namun, aksi nyata dari pemerintah tetap dinanti meski permintaan maaf sudah terucap.

Permintaan maaf itu disampaikan Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7). Koordinator PPKM Jawa dan Bali itu meminta maaf kepada rakyat Indonesia lantaran pelaksanaan PPKM Darurat yang telah berjalan dua pekan dinilai belum optimal.

"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini masih belum optimal. Saya bersama jajaran dan menteri/kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan," kata Luhut.

Jadi Teladan

Permintaan maaf itu pun diapresiasi para politikus. NasDem misalnya. NasDem menilai, kata 'maaf' selama ini menjadi sesuatu yang langka diucapkan pejabat publik. Karena itu, menurutnya, apa yang dilakukan Luhut patut menjadi teladan.

"Kata maaf itu selama ini kan menjadi sesuatu yang langka bagi pejabat publik. Bagi saya, permintaan maaf itu adalah kejujuran yang harus diapresiasi, artinya kebijakan yang sudah diambil pemerintah, terus dilaksanakan, dan dilakukan evaluasi. Artinya sebagai manusia, pasti tidak sempurna. Harapan-harapan yang diharapkan belum tentu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan," kata Ali kepada wartawan, Minggu (18/7/2021).

"Saya pikir apa yang disampaikan Pak Luhut ini adalah teladan yang patut dicontoh oleh semua pejabat yang ada di republik ini," imbuhnya.

Apresiasi juga datang dari PPP. Wasekjen PPP Achmad Baidowi menghormati keterbukaan Luhut yang mengakui bahwa PPKM Darurat belum optimal. Menurutnya, belum optimalnya PPKM Darurat lantaran masih banyak pelanggaran, karena warga yang mau tak mau harus mencari sesuap nasi.

"Jika PPKM Darurat mau dilanjutkan, maka pelaksanaan harus diperketat dan dibarengi dengan pencairan bansos dari pemerintah," kata pria yang akrab disapai Awiek itu.

Sementara, Golkar meyakini bahwa pemerintah mampu mengendalikan situasi pandemi, meski saat ini diakui belum optimal. Golkar juga mengingatkan pentingnya bansos segera diberikan kepada warga yang terdampak.

"Saya berkeyakinan Pemerintah mampu untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini, termasuk menyelesaikan penanganan kesehatan masyarakat, mengendalikan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan dengan kebijakan PPKM Darurat, tentu bersama-sama dengan kedisiplinan masyarakat," tutur Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily.

Simak juga video 'Luhut Minta Maaf Jika PPKM Darurat Belum Optimal':

[Gambas:Video 20detik]



Meminta maaf memang sikap ksatria, namun rakyat disebut butuh aksi nyata. Simak selengkapnya di halaman berikut.