Perlawanan Pedagang ke Aparat Kala PPKM Darurat Dinilai karena Terpaksa

Perlawanan Pedagang ke Aparat Kala PPKM Darurat Dinilai karena Terpaksa

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Sabtu, 17 Jul 2021 09:14 WIB
Melonjaknya kasus virus Corona dan pemberlakukan PPKM Darutat berdampak pada pedagang kecil di Bekasi. Meski penghasilan menurun, mereka mencoba tetap bertahan.
Ilustrasi (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Petugas gabungan kerap menghadapi perlawanan pelaku usaha baik pedagang maupun pemilik UMKM kala menegakkan aturan PPKM darurat. Sosiolog Universitas Udayana Wahyu Budi Nugroho menilai perlawanan pedagang tersebut dilakukan karena situasi yang mereka hadapi saat ini.

"Secara sosiologis, ini disebut sebagai penyimpangan situasional. Penyimpangan atau pelanggaran akibat desakan situasi dan kondisi tertentu," kata Wahyu kepada wartawan, Sabtu (17/7/2021).

Menurut Wahyu, para pedagang dan pelaku UMKM ini sesungguhnya paham kondisi pandemi berisiko serta berbahaya buat mereka. Di sisi lain, para pedagang juga paham bahwa mereka melanggar aturan. Tetapi, jika tidak bekerja, mereka tidak bisa menghidupi keluarganya, apalagi kebanyakan dari mereka pekerja harian.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi ini sebetulnya pelanggaran akibat keterpaksaan," ujarnya.

Untuk membantu dapur para pedagang tetap ngebul, Wahyu menilai PPKM darurat seharusnya disertai insentif dan bansos yang memadai buat masyarakat jika ingin betul-betul terlaksana dengan baik.

ADVERTISEMENT

"Banyak pakar juga menyorot, PPKM darurat ini mengancam pelanggarnya dengan pidana seperti dalam UU Karantina, tetapi berbeda dalam segi pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya," ucapnya.

Bansos bagi warga, kata Wahyu, juga harus memadai dan bersih dari praktik korupsi. Hal itu, menurut Wahyu, untuk tetap menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Lihat Video: Momen Kapolri Blusukan di Solo, Bagi-bagi Sembako ke Warga-PKL

[Gambas:Video 20detik]



"Masih segar dalam ingatan publik kasus megakorupsi yang melibatkan (eks) Mensos, ini sedikit-banyak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi," imbuhnya.

Pemerintah sebelumnya menetapkan PPKM darurat di sejumlah daerah pada 3-20 Juli 2021. Selama itu juga, pelaku usaha yang melanggar PPKM darurat ditertibkan petugas.

Namun penertiban tak berjalan mulus, ada perlawanan yang diberikan pelaku usaha kepada aparat. Perlawanan terjadi di Surabaya, Solo, hingga Medan, yang berujung ricuh.

Halaman 2 dari 2
(rfs/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads