Komnas HAM Koreksi Muhadjir yang Sebut RI dalam Darurat Militer

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 17 Jul 2021 08:16 WIB
Beka Ulung Hapsara
Beka Ulung Hapsara (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut kondisi pandemi Corona di RI saat ini sudah darurat militer. Komnas HAM justru menyebut kondisi yang tepat adalah darurat kesehatan.

"Sepertinya kurang tepat kalau dikatakan darurat militer. Mungkin lebih tepatnya darurat kesehatan publik karena penyebaran COVID-19 belum terkendali, sementara korban yang meninggal-jatuh sakit terus bertambah," ujar komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada wartawan, Jumat (16/7/2021).

"Dampak lainnya juga dirasakan pada fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta perekonomian nasional, baik skala mikro maupun makro," tambahnya.

Dia menyebut, dalam kedaruratan kesehatan ini, personel TNI-Polri bisa dikerahkan. Hanya, Komnas HAM mengingatkan jangan sampai ada pelanggaran hak asasi manusia di lapangan.

"Karena sifatnya darurat kesehatan publik, semua sumber daya yang dimiliki bisa dikerahkan, termasuk dari TNI/Polri. Yang terpenting tidak melanggar hak asasi manusia, sementara dari warga juga menjalankan instruksi pemerintah dengan baik, yaitu protokol kesehatan," ucapnya.

Sejauh ini langkah yang diambil pemerintah dinilai sudah tepat. Dia mengatakan aparat kepolisian jadi ujung tombak dalam penindakan pelanggaran PPKM darurat.

"Saat ini polisi sebagai ujung tombak untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik dibantu dari TNI dan Satpol PP. Saya kira langkah ini sudah cukup," terangnya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Tonton Video: Menko PMK: Bansos Tidak Mungkin Ditanggung oleh Negara Sendiri

[Gambas:Video 20detik]