Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Percepat Pencairan Bansos Tunai

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 16 Jul 2021 20:48 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani
Zita Anjani (Dok. Pribadi)
Jakarta -

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera mencairkan bantuan sosial tunai atau BST. Zita menilai semestinya warga Ibu Kota segera mendapatkan BST di masa pemberlakuan PPKM darurat saat ini.

"Kami meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial tunai (BST) kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Pasalnya sudah 14 hari pasca pemberlakuan PPKM darurat masyarakat belum mendapatkan bantuan dari Pemprov," kata Zita melalui keterangan tertulis, Jumat (16/7/2021).

Politikus PAN itu menyoroti saat ini warga Jakarta membutuhkan BST demi membiayai kebutuhannya. Sebab, banyak keluarga penerima manfaat yang kehilangan sumber pendapatannya akibat PPKM darurat.

"Masyarakat sangat membutuhkan BST dari pemerintah untuk membiayai kehidupan mereka," ujarnya.

Zita juga mengapresiasi upaya Pemprov DKI yang telah mengalokasikan dana sebesar Rp 632 miliar untuk program BST. Adapun BST ini akan disalurkan terhadap 1,1 juta kepala keluarga yang terdaftar.

Sisanya, sebanyak 700 ribu KK akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Dia berharap program BST ini dapat dilakukan secara berkesinambungan.

"Fraksi PAN Juga berharap penyaluran BST berlangsung secara berkesinambungan sampai situasi ekonomi membaik dan pandemi berakhir. Karena BST ini juga bisa menahan lonjakan angka kemiskinan di Jakarta," sebutnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan menyalurkan BST PPKM darurat dalam waktu dekat. Pencairan bansos dijadwalkan pada pekan ketiga Juli 2021.

Dilihat melalui situs corona.jakarta.go.id, masyarakat akan mendapatkan BST sebesar Rp 600 ribu selama 2 bulan. BST Pemprov DKI disalurkan melalui rekening Bank DKI.

"Dana BST akan langsung dikirimkan ke rekening penerima BST sekitar minggu ke-3 bulan Juli 2021," demikian bunyi keterangan yang dilihat Jumat (16/7).

Simak video 'Menko PMK: Bansos Tidak Mungkin Ditanggung oleh Negara Sendiri':

[Gambas:Video 20detik]

(rfs/rfs)