Bansos Tunai Rp 600 Ribu di DKI Bakal Dicairkan di Pekan Ketiga Juli

Tiara Aliya - detikNews
Jumat, 16 Jul 2021 17:50 WIB
Balai Kota DKI Jakarta
Foto: Balai Kota DKI Jakarta. (detikcom).
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta akan menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) PPKM Darurat dalam waktu dekat. Pencairan bansos dijadwalkan pada pekan ketiga Juli 2021.

Dilihat melalui situs corona.jakarta.go.id, masyarakat akan mendapatkan BST sebesar Rp 600 ribu selama 2 bulan. BST Pemprov DKI disalurkan melalui rekening Bank DKI.

"Dana BST akan langsung dikirimkan ke rekening penerima BST sekitar minggu ke-3 bulan Juli 2021," demikian bunyi keterangan yang dilihat Jumat (16/7/2021).

BST Pemprov DKI bersumber dari dana APBD DKI Jakarta. Nantinya BST tahap 5 dan 6 yaitu bulan Mei dan Juni 2021 disalurkan pada bulan Juli 2021 ke rekening penerima.

Penerima BST adalah warga yang bukan termasuk penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan atau bantuan pangan non tunai (BPNT).

"Terdaftar sebagai penerima bantuan sosial sembako tahun 2020 hasil pembaruan dan pemadanan data Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Hingga kini, tercatat 1.007.379 KK terdaftar sebagai penerima BST Pemprov DKI Jakarta. Perinciannya, 55.346 di Jakarta Pusat, 210.344 di Jakarta Utara, 79.346 di Jakarta Barat.

Kemudian 160.733 di Jakarta Selatan, 497.490 di Jakarta Timur dan 4.120 di Kepulauan Seribu. Selain melalui Bank DKI, penyaluran BST yang bersumber dari pemerintah pusat dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penyaluran BST. Dia memastikan warga segera mendapatkan BST di masa PPKM Darurat ini.

"Kami telah menyediakan berbagai stimulus ekonomi, insentif pajak dan bansos tunai yang akan segera dibagikan ke masyarakat. Kami menunggu nanti kebijakan dari pemerintah pusat," kata Riza kepada wartawan.

Riza mengakui penerapan PPKM Darurat berdampak terhadap perekonomian Jakarta. Untuk itu, pihaknya akan mencari jalan keluar mengatasi permasalahan ekonomi maupun kesehatan warga Jakarta.

"Memang dengan adanya PPKM darurat ada konsekuensi lain, yaitu ekonomi. Kami memahami dan mengerti, kami terus mencarikan terobosan dan solusi terkait masalah ekonomi. Untuk memastikan ekonomi tetap bergerak dengan baik, tentu yang paling utama kita pastikan dulu kesehatan seluruh warga," ujar Riza.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta disebut telah mengalokasikan dana sebesar Rp 623 miliar untuk bantuan sosial tunai (BST). Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan BST akan diberikan kepada warga selama PPKM Darurat.

Mujiyono mengaku mendapatkan besaran angka bansos COVID-19 tersebut dari Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri. Besaran anggaran itu, sebutnya, didapat dari hasil refocusing anggaran sejumlah kegiatan, seperti rehabilitasi panti sosial dan rehabilitasi sekolah.

"Anggarannya dari mana? Dari refocusing yang dilakukan pada tahap awal. Gue lupa (total refocusing) angka persisnya, tapi yang teralokasi untuk bansos Rp 623 miliar," kata Mujiyono saat dihubungi, Selasa (13/7/2021).

Nantinya, penyaluran BST untuk wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu dilakukan oleh Pemprov DKI. Sedangkan empat wilayah lainnya oleh pemerintah pusat.

"Jakarta Timur sama Kepulauan Seribu jadi beban Pemprov melalui APBD. Sisanya, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara (pemerintah pusat)," ujarnya.

Simak juga video 'Menko PMK Temui MUI, Bahas Vaksinasi Hingga Bansos Bagi Da'i':

[Gambas:Video 20detik]



(knv/knv)