Apa Itu Darurat Militer Seperti Dikatakan Menko Muhadjir?

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 16 Jul 2021 20:16 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy
Menko PMK Muhadjir Effendy (Dok. Kemenko PMK)
Jakarta -

Pada situasi pandemi COVID-19 yang mengganas ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan Indonesia berada dalam keadaan darurat militer meski tanpa deklarasi. Begini pengertian darurat militer.

"Kan sebenarnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di-declare kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang, nah kalau sekarang ini sudah darurat militer," kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona di Sleman, Jumat (16/9/2021).

Pengertian darurat militer

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V, darurat militer berarti 'keadaan darurat suatu wilayah yang dikendalikan oleh militer sebagai pemimpin tertinggi'. Kondisi darurat militer diatur dalam peraturan perundang-undangan era Bung Karno.

Dikutip dari situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan, Jumat (16/7/2021), ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 yang mengatur soal darurat militer.

Darurat militer adalah salah satu dari dua jenis keadaan bahaya. Selain darurat militer, ada darurat sipil dan keadaan perang.

Yang menetapkan darurat militer: Presiden

Dalam Pasal 1 disebutkan pihak yang menyatakan darurat militer (termasuk darurat sipil dan keadaan perang) adalah presiden. Ada kondisi tertentu yang membuat presiden bisa menetapkan darurat militer. Begini bunyi pasalnya:

Perppu Nomor 23 Tahun 1958 tentang Keadaan Bahaya

Pasal 1
(1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

1. keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;

2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;

3. hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Tidak jelas betul, bagaimana mekanisme penetapan keadaan darurat militer itu apakah lewat Keputusan Presiden (Keppres) atau produk peraturan perundang-undangan lain. Di Perppu ini hanya disebutkan bahwa keputusan dan pengumuman dimulai dan diakhirinya keadaan bahaya ada di tangan presiden. Begini bunyi pasalnya.

Perppu Nomor 23 Tahun 1958 tentang Keadaan Bahaya

Pasal 2
(1) Keputusan yang menyatakan atau menghapuskan keadaan bahaya mulai berlaku pada hari diumumkan, kecuali jikalau ditetapkan waktu yang lain dalam keputusan tersebut.
(2) Pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden.

Selanjutnya, kondisi dikuasai militer: