Round-Up

Wacana Darurat Sipil Jokowi dan Ancaman Darurat Militer ala Duterte

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 18 Apr 2020 09:27 WIB
Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte (colase dari sumber foto detikcom dan AP News)
Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte (kolase dari sumber foto detikcom dan AP News)
Jakarta -

Setiap pemimpin negara punya cara tersendiri untuk mengatasi wabah Corona (COVID-19). Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pernah melontarkan wacana soal darurat sipil untuk mencegah Corona. Sedangkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan menerapkan darurat militer karena warga tak disiplin saat pandemi Corona.

Seperti diketahui, wacana darurat sipil di Indonesia mulanya disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas COVID-19, yang disiarkan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3/2020). Jokowi membuka opsi soal status darurat sipil.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi, sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi.

Darurat sipil diatur dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Keadaan darurat sipil punya konsekuensi ngeri bila ditetapkan, yakni penguasa darurat sipil berhak mengadakan peraturan untuk membatasi penerbitan apa pun. Penguasa darurat sipil bisa menyuruh aparat menggeledah tempat secara paksa. Penguasa darurat sipil berhak menyita barang yang diduga mengganggu keamanan, hingga memeriksa badan dan pakaian tiap orang yang dicurigai. Serta, penguasa darurat sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah.

Penguasa darurat sipil berhak mengetahui semua berita dan percakapan telepon, melarang pemakaian kode hingga bahasa selain bahasa Indonesia, membatasi penggunaan alat telekomunikasi, dan menghancurkan alat telekomunikasi. Penguasa darurat sipil pusat adalah presiden, sedangkan penguasa darurat sipil di daerah adalah para kepala daerah. Namun darurat sipil tak akan langsung dieksekusi.

"Penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus COVID-19," kata juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, dalam keterangan tertulis.