Round-Up

Jejak Kasus Edhy Prabowo hingga Divonis 5 Tahun Penjara

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 16 Jul 2021 05:09 WIB

Sampai akhir ini, Edhy akan menjalankan sidang pembacaan putusan terkait kasus suap ekspor benur. Edhy akan divonis bersama stafsus dan sekretaris pribadinya.

Dalam proses sidang ini, stafsus dan sekretaris pribadi serta pemilik PT ACK juga dituntut bersama Edhy. Adapun tuntutannya sebagai berikut:

- Andreau Misanta Pribadi dituntut 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan

- Safri dituntut 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan

- Amiril Mukminin dituntut 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan

- Ainul Faqih dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan

- Sidwadhi Pranoto Loe dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Edhy Prabowo dkk melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Vonis Hakim

Kemudian pada hari ini hakim menjatuhkan vonis yang sama dengan tuntutan jaksa. Edhy divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Edhy juga dijatuhi hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti yang totalnya senilai Rp 10 miliar. Selain itu, hak politik Edhy untuk dipilih dicabut selama 3 tahun setelah menjalani masa pidana pokok.

Selain Edhy, stafsus dan sekretaris pribadi serta pemilik PT ACK juga divonis bersama Edhy. Mereka divonis 4,5 tahun penjara dan 4 tahun penjara, berikut vonis mereka

- Andreau Misanta Pribadi dan Safri divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

- Amiril Mukminin divonis 4 tahun dan 6 bulan dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan

- Ainul Faqih divonis 4 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan

- Sidwadhi Pranoto Loe divonis 4 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Edhy dkk dinyatakan hakim bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Namun vonis ini diwarnai dissenting opinion dari salah satu hakim, yakni hakim anggota I Suparman Nyompa. Suparman keberatan apabila Edhy dijatuhi vonis melanggar Pasal 12 huruf a UU tentang Pemberantasan Tipikor.

Suparman menilai Edhy seharusnya dijatuhi vonis melanggar Pasal 11 UU Tipikor.

"Bahwa hakim anggota 1 berpendapat sesungguhnya terdakwa (Edhy Prabowo) hanya melanggar ketentuan pasal 11 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada dakwaan alternatif kedua," ujar Suparman.

Alasannya antara lain Suparman berkeyakinan Edhy tidak mengetahui uang USD 77 ribu dari Direktur PT DPPP yang diterima Stafsusnya bernama Safri. Hakim Suparman mengatakan dalam sidang tidak terungkap bahwa Edhy mengarahkan anak buahnya untuk menerima suap atau meminta uang dari pengusaha eksportir benur.

Selain itu, hakim Suparman mengungkapkan, dalam sidang, terbukti kalau Safri menyerahkan USD 77 ribu tidak ke Edhy, melainkan ke Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy. Tak hanya itu, Edhy juga disebut hakim Suparman tidak menandatangani izin ekspor dan budi daya benur PT DPPP.

Menurut Suparman, Edhy itu bukan melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor sebagaimana dakwaan pertama, tetapi dia melanggar Pasal 11 UU Tipikor sebagaimana dakwaan subsider. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa Edhy tidak mengetahui uang USD 77 ribu diterima Amiril dan disetor ke kartu debit, dimana kartu debit itu digunakan Edhy Prabowo untuk membayar belanjaan dia dan istri, Iis Rosita Dewi selama di Amerika Serikat.

"Bahwa 17 November 2020 sampai 24 November 2020 terdakwa Edhy bersama rombongan melakukan perjalanan dinas ke AS, bahwa ketika terdakwa bersama istrinya sempat membeli belanja kebutuhan pribadi seperti membayar jam Rolex, tas, koper, sepeda, dan lain-lain. Terdakwa beli barang dari kartu debit emerald personal yang diberikan Amiril ketika terdakwa masih di Jakarta. Namun sumber dana kartu debit sebagian ada uang pemberian Suharjito Direktur PT DPPP. Bahwa meskipun terdakwa dalam sidang tidak mengetahui ada uang Suharjito, terdakwa tidak pernah mengurus dan tidak memperhatikan mengenai uang masuk dari Amiril, terdakwa hanya mau tahu apakah ada uang apa tidak. Bahwa dengan demikian karena terdakwa selaku atasan Amiril, maka sepatutnya terdakwa bertanya ke Amiril uang masuk. Bahwa dengan karena itu uang yang telah digunakan terdakwa melalui kartu debit yang diberikan Amiril, terdakwa harus bertanggung jawab," pungkasnya.


(zap/dhn)