Hakim Putuskan Bank Garansi Ekspor Benur Rp 51,7 Miliar Dirampas Negara

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 15 Jul 2021 17:26 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hadir langsung di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Hari ini, untuk pertama kali Edhy Prabowo hadir langsung di ruang sidang terkait kasus ekspor benur.
Majelis Hakim yang Mengadili Kasus Ekspor Benur (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Majelis hakim mengabulkan tuntutan jaksa KPK yang meminta uang di bank garansi terkait ekspor benur dirampas untuk negara. Uang yang dirampas negara itu totalnya Rp 51.799.542.040.

"BB (barang bukti) 1.524 huruf a berupa uang sejumlah Rp 51.799.542.040 dirampas untuk negara. Sedangkan uang sejumlah Rp 150 juta dikembalikan kepada usaha dagang UD Bali Sukses Mandiri, uang sejumlah Rp 120 juta dikembalikan kepada PT Sinar Lautan Perkasa Mandiri, dan uang sejumlah Rp 250 juta dikembalikan kepada PT Hutama Asia Sejahtera," ujar hakim ketua Albertus Usada di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (15/7/2021).

Sebelumnya, jaksa KPK pada tuntutannya meminta majelis hakim yang mengadili perkara Edhy Prabowo dkk merampas uang sekitar Rp 51,7 miliar terkait ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur yang berada di bank garansi. Jaksa juga meminta hakim mengembalikan sebagian uang ke perusahaan yang belum disetorkan ke bank garansi.

Awalnya, jaksa mengungkapkan terbitnya bank garansi awalnya karena ada surat komitmen antara Kepala Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I KKP Habrin Yake dengan seluruh eksportir benur yang ditandatangani atas permintaan Stafsus Edhy, Andreau Misanta Pribadi.

Jaksa mengatakan Andreau memerintahkan para eksportir menyetorkan uang jaminan yang disebut PNBP ke bank garansi sebesar Rp 1.000 per ekor benur jenis pasir dan untuk benur jenis mutiara membayar Rp 1.500 per ekor.

"Walaupun Kemenkeu belum menerbitkan revisi PP tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor BBL, sehingga kemudian terkumpul uang di bank garansi seluruhnya Rp 52.319.542.040,00. Berdasarkan fakta persidangan, diperoleh keterangan saksi Habrin Yake bahwa dari seluruh perusahaan eksportir BBL yang telah membayar jaminan bank garansi, terdapat tiga perusahaan yang belum melakukan realisasi ekspor BBL," ungkap jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (29/6).

Adapun tiga perusahaan yang belum menyetor uang ke bank adalah UD Bali Sukses Mandiri sebesar Rp 150 juta, PT Sinar Lautan Perkasa Mandiri sebesar Rp 120 juta, dan PT Hutama Asia Sejahtera sebesar Rp 250 juta. Jaksa kemudian meminta hakim mengembalikan uang tersebut kepada pengusaha.

"Dengan demikian penuntut umum berpendapat bahwa jaminan bank garansi yang telah dibayarkan oleh ketiga perusahaan yang belum merealisasikan ekspor BBL sudah selayaknya dikembalikan kepada perusahaan tersebut," kata jaksa.

Sedangkan sisa uang dari Rp 52 miliar yang terkumpul di bank garansi, dikurangi dengan uang yang ingin dikembalikan ke pengusaha jumlahnya sebesar Rp 51,7 miliar. Jaksa pun meminta agar uang itu dirampas untuk negara dengan harapan agar uang tidak disalahgunakan.

"Sedangkan uang sejumlah Rp 51.799.542.040,00 sebagaimana disetorkan seluruh perusahaan eksportir BBL yang mengajukan permohonan ke KKP, dan telah melakukan realisasi ekspor sementara belum adanya peraturan lebih lanjut dari Kemenkeu yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karenanya agar uang-uang yang telah dikumpul tersebut tidak disalahgunakan, maka JPU memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar uang tersebut dinyatakan dirampas untuk negara," kata jaksa saat itu.

Diketahui, Edhy Prabowo terbukti bersalah menerima uang suap yang totalnya mencapai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur. Edhy divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Edhy juga dijatuhi hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti yang totalnya senilai Rp 10 miliar. Selain itu, hak politik Edhy untuk dipilih dicabut selama 3 tahun setelah menjalani masa pidana pokok.

(zap/dhn)