Vonis 5 Tahun Penjara Edhy Prabowo Diwarnai Dissenting Opinion Hakim

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 15 Jul 2021 18:23 WIB
Jakarta -

Hakim anggota I, Suparman Nyompa, yang mengadili perkara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dkk mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait vonis Edhy. Hakim Suparman keberatan apabila Edhy dijatuhi vonis melanggar Pasal 12 huruf a UU tentang Pemberantasan Tipikor.

Hal itu disampaikan Suparman Nyompa sebelum hakim ketua Albertus Usada membacakan vonis kepada Edhy Prabowo dkk di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (15/7/2021). Suparman menilai Edhy seharusnya dijatuhi vonis melanggar Pasal 11 UU Tipikor.

"Bahwa hakim anggota 1 berpendapat sesungguhnya terdakwa (Edhy Prabowo) hanya melanggar ketentuan pasal 11 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada dakwaan alternatif kedua," ujar Suparman.

Alasannya antara lain Suparman berkeyakinan Edhy tidak mengetahui uang USD 77 ribu dari Direktur PT DPPP yang diterima Stafsusnya bernama Safri. Hakim Suparman mengatakan dalam sidang tidak terungkap bahwa Edhy mengarahkan anak buahnya untuk menerima suap atau meminta uang dari pengusaha eksportir benur.

"Bahwa dalam persidangan tidak ada bukti dan tidak ada fakta jika terdakwa Edhy Prabowo minta uang, atau memerintahkan kepada tim uji tuntas atau due diligence atau memperoleh hadiah dari Suharjito yang meminta dan menerima uang sejumlah USD 77 ribu adalah Safri selaku wakil ketua tim uji tuntas, namun tidak ada bukti Safri melakukan perbuatan tersebut atas perintah ataupun diketahui oleh terdakwa Edhy Prabowo," kata hakim Suparman.

"Bahwa jika ada arahan dari terdakwa Edhy Prabowo terhadap bawahannya, baik kepada Tim uji tuntas maupun kepada dirjen, tidak lain terdakwa Edhy Prabowo hanya menekankan dan meminta agar setiap permohonan yang masuk untuk budidaya dan ekspor BBL (benur) agar tidak dipersulit, tapi justru harus dipermudah, begitu juga di sini yang lain dalam usaha perikanan, yaitu izin kapal tangkap ikan yang sebelumnya memakan waktu cukup lama, kemudian setelah terdakwa Edhy Prabowo menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan izin usaha kapal penangkap ikan dapat selesai dalam waktu yang singkat," lanjutnya.

Selain itu, hakim Suparman mengungkapkan, dalam sidang, terbukti kalau Safri menyerahkan USD 77 ribu tidak ke Edhy, melainkan ke Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy. Tak hanya itu, Edhy juga disebut hakim Suparman tidak menandatangani izin ekspor dan budi daya benur PT DPPP.

Menurut Suparman, Edhy itu bukan melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor sebagaimana dakwaan pertama, tetapi dia melanggar Pasal 11 UU Tipikor sebagaimana dakwaan subsider. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa Edhy tidak mengetahui uang USD 77 ribu diterima Amiril dan disetor ke kartu debit, dimana kartu debit itu digunakan Edhy Prabowo untuk membayar belanjaan dia dan istri, Iis Rosita Dewi selama di Amerika Serikat.

"Bahwa sesuai fakta yang diungkap di sidang bahwa Amiril Mukminin selaku Sespri terdakwa bertugas melayani segala kebutuhan terdakwa baik untuk kepentingan dinas, maupun pribadi mengenai keuangan segala biaya terdakwa juga dibayar atau diurus oleh Amiril Mukminin," jelas Suparman.

"Bahwa 17 November 2020 sampai 24 November 2020 terdakwa Edhy bersama rombongan melakukan perjalanan dinas ke AS, bahwa ketika terdakwa bersama istrinya sempat membeli belanja kebutuhan pribadi seperti membayar jam Rolex, tas, koper, sepeda, dan lain-lain. Terdakwa beli barang dari kartu debit emerald personal yang diberikan Amiril ketika terdakwa masih di Jakarta. Namun sumber dana kartu debit sebagian ada uang pemberian Suharjito Direktur PT DPPP. Bahwa meskipun terdakwa dalam sidang tidak mengetahui ada uang Suharjito, terdakwa tidak pernah mengurus dan tidak memperhatikan mengenai uang masuk dari Amiril, terdakwa hanya mau tahu apakah ada uang apa tidak. Bahwa dengan demikian karena terdakwa selaku atasan Amiril, maka sepatutnya terdakwa bertanya ke Amiril uang masuk. Bahwa dengan karena itu uang yang telah digunakan terdakwa melalui kartu debit yang diberikan Amiril, terdakwa harus bertanggung jawab," pungkasnya.

(zap/dhn)