Sidang Dakwaan Edhy Prabowo

Peran Antam Novambar Terungkap di Dakwaan Edhy, Ada soal Bank Garansi

Zunita Putri, Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Kamis, 15 Apr 2021 11:25 WIB
Jakarta -

Jaksa KPK mengungkap peran Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar di surat dakwaan mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. Apa perannya?

Dalam surat dakwaan, Antam Novambar disebut membuat nota dinas ke Kepala Badan Karantina Ikan. Nantinya nota dinas itu akan ditindaklanjuti dengan pembuatan bank garansi di salah satu bank BUMN.

"Atas arahan terdakwa (Edhy Prabowo), pada 1 Juli 2020 Antam Novambar selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membuat nota dinas kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020, perihal tindak lanjut pelaksanaan peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 12 Tahun 2020 pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah RI," papar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalam Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (15/4/2021).

Setelah itu, kata jaksa, untuk menindaklanjuti nota dinas itu, Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I Habrin Yake menandatangani surat komitmen dengan seluruh eksportir BBL. Tujuannya untuk menerbitkan bank garansi.

"Habrin Yake menandatangani surat komitmen dengan seluruh eksportir BBL sebagai dasar untuk penerbitan bank garansi di bank yang dijadikan jaminan ekspor BBL," ungkapnya.

Bank Garansi Rp 52 M

Setelah urusan syarat bank garansi selesai, stafsus Edhy bernama Andreau Misanta Pribadi mewajibkan setiap para eksportir benur menyetor uang Rp 1.000 per ekor benur yang dikirimnya ke bank garansi. Jumlah biaya setoran ini, kata jaksa, ditetapkan oleh Edhy Prabowo.

"Selanjutnya atas permintaan Andreau Misanta Pribadi, para eksportir BBL diharuskan menyetor uang ke rekening bank garansi sebesar Rp 1.000 per ekor BBL yang diekspor yang telah ditetapkan oleh Terdakwa, walaupun Kementerian Keuangan RI belum menerbitkan revisi PNBP ekspor BBL, sehingga kemudian terkumpul uang di bank garansi yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 52.319.542.040," jelas jaksa.

Dalam perkara ini, Edhy Prabowo didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

(zap/fjp)