Dalam RUU Otsus Papua yang sudah disetujui DPR RI, ada yang mengatur pembentukan badan khusus di Papua. Ketua Pansus RUU Otsus Papua Komaruddin Watubun menyebut keberadaan badan khusus di Papua sebagai simbol kehadiran Istana.
Komaruddin Watubun awalnya menyadari bahwa program pemerintah di Papua kerap tidak sejalan. Hal itu disampaikan Watubun saat menyampaikan laporan Pansus RUU Otsus Papua dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (15/7/2021).
"Pansus bersama-sama dengan pemerintah menyadari bahwa selama ini ada banyak program-program yang dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga di Papua yang tidak sinkron," kata Watubun.
Badan khusus akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden yang bertanggung jawab kepada Presiden. Badan khusus ini akan memaksimalkan kerja lintas kementerian dan lembaga.
"Oleh karena itu, kehadiran badan khusus percepatan pembangunan Papua yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Bappenas, dan Menteri Keuangan, serta masing-masing perwakilan dari setiap provinsi Papua yang ada di Papua, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Papua," ujar elite PDIP itu.
Dalam laporannya, ada 20 pasal perubahan dalam RUU Otsus Papua. Watubun kemudian mengatakan kehadiran badan khusus di Papua sebagai simbol kehadiran Istana.
"Pansus memberikan penekanan agar lembaga kesekretariatan badan khusus di Papua. Hal ini juga merupakan simbol kehadiran Istana di Papua," imbuhnya.
DPR sebelumnya telah menyetujui RUU Otsus Papua untuk dijadikan UU. Persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar secara daring dan fisik di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta (15/7). Ketua DPR Puan Maharani hadir secara virtual, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Daco Ahmad.
(rfs/zak)
