Wapres Bakal Pimpin Badan Khusus yang Kawal Otsus Papua

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 15 Jul 2021 14:33 WIB
Papua dan Papua Barat (Google Maps)
Papua dan Papua Barat (Google Maps)
Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik RUU Otsus Papua disetujui DPR untuk dijadikan UU. Puan mengatakan dalam RUU Otsus Papua mengamanatkan pembentukan badan khusus.

"Dalam masa persidangan V ini DPR telah berhasil menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. RUU ini merupakan RUU yang sangat ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita di Tanah Papua," kata Puan dalam pidatonya di rapat paripurna, yang disiarkan akun YouTube DPR RI, Kamis (15/7/2021).

Badan khusus yang diatur di dalam RUU Otsus Papua ini akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden. Badan khusus ini mengevaluasi hingga mengharmonisasi otonomi khusus di Papua.

"Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang baru mengamanatkan pembentukan badan khusus yang dipimpin langsung oleh wakil presiden dan bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua. Substansi yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan afirmasi bidang politik terhadap Orang Asli Papua yaitu dengan adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang diangkat dari Orang Asli Papua," ujar Puan.

"Melalui perubahan undang-undang ini diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan otonomi khusus selama 20 tahun yang lalu agar lebih tepat sasaran dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di Papua khususnya Orang Asli Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," sambungnya.

Selain itu, Puan menyampaikan DPR telah menerima empat Surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas empat RUU, yaitu:

1. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Crime);
2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa;
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; dan
4. RUU tentang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

Dalam pidatonya, Puan mengumumkan bahwa DPR mulai hari ini memasuki reses masa persidangan V tahun sidang 2020-2021 hingga 15 Agustus 2021.

"Kepada yang terhormat anggota DPR RI, di masa situasi pandemi COVID-19 saat ini, kunjungi dan sapalah rakyat di daerah pemilihan masing-masing, dengan sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan. Bersama rakyat, kita kerja bersama rakyat untuk membangun kekuatan sosial dalam menghadapi pandemi COVID-19," imbuhnya.

Simak video 'Tok! DPR RI Setujui RUU Otsus Papua':

[Gambas:Video 20detik]

(rfs/tor)