.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menghentikan sementara vaksinasi COVID-19 di 2 lokasi, yakni di Wantilan DPRD Bali dan Gedung Nari Graha, Denpasar. Vaksinasi itu dihentikan gegara menimbulkan kerumunan dan viral di media sosial.
"Layanan vaksinasi di Wantilan DPRD Provinsi Bali dan Gedung Nari Graha kami hentikan sementara sambil kami membuat sistem layanan vaksinasi yang lebih nyaman dan sesuai dengan protokol kesehatan," kata Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (15/7/2021).
Sebelumnya, vaksinasi di dua lokasi tersebut viral di media sosial. Sebab, masyarakat sudah mengantre untuk mendapatkan nomor antrean vaksinasi sejak dini hari dan menimbulkan kericuhan. Situasi ini pun banyak diposting oleh sejumlah akun media sosial, khususnya Instagram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Dewa Indra, kerumunan di lokasi tersebut merupakan indikasi dari tingginya animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Hal itu juga menjadi indikasi tingginya kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari ancaman COVID-19.
"Karena itu, saya menyampaikan terima kasih atas kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali itu.
Menurut Dewa Indra, pelayanan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Pemprov Bali di kedua tempat tersebut sejatinya dimaksudkan untuk menambah/memperbanyak layanan vaksinasi dan memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi. Layanan vaksinasi sebenarnya sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan lalu.
Biasanya, kehadiran masyarakat tidak terlalu ramai dan relatif tertib dengan nomor antrean. Bahkan kehadiran masyarakat untuk vaksinasi di wantilan DPRD Provinsi Bali dan di Gedung Nari Graha sempat berkurang dan bahkan relatif sepi.
"(Tapi) semenjak diberlakukannya PPKM darurat yang mempersyaratkan pelaku perjalanan dalam negeri harus memperlihatkan sertifikat vaksinasi, barulah terjadi lonjakan masyarakat yang mengikuti vaksinasi di tempat ini," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sesungguhnya, kata Dewa Indra, Pemprov Bali tidak tinggal diam dalam menghadapi lonjakan tersebut. Pihaknya telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah kerumunan seperti dengan menambah personil tim vaksinator, memperpanjang jam operasional layanan vaksinasi, dan menerapkan kuota vaksinasi harian yang dilengkapi dengan nomor pendaftaran.
Namun masih terjadi peningkatan jumlah warga masyarakat yang datang ke tempat vaksinasi sehingga terjadi kerumunan.
"Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini," kata mantan Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali ini.
Kini, selain menghentikan sementara layanan vaksinasi di dua lokasi tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar untuk terus membuka layanan vaksinasi di fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas dan dan rumah sakit; serta mengaktifkan kembali layanan vaksinasi berbasis banjar.
"Kami mengimbau kepada masyarakat yang belum vaksin untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Kami juga mohon fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Dewa Indra.
