.webp)
Panitia khusus (Pansus) DPR bersama pemerintah membahas terkait Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Undang-undang (RUU) tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Dalam pembahasan itu, Pansus DPR memutuskan untuk menyepakati 21 usulan DIM.
Kesepakatan ini diputuskan saat rapat bersama dengan Kemenkumham RI di Gedung DPR RI, Kamis (1/7) kemarin. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus Komarudin Watubun itu dilakukan bersama Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmla Malik.
"Dengan demikian 21 DIM yang substansi tetap, kita sepakat ini kita sahkan secara kolektif ini semua pasal, dan tidak boleh kita ulang lagi bahas ini setelah kita maju ke depan," kata Komarudin dalam rapat tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjabarkan ke-21 DIM itu yakni DIM nomor 6, DIM nomor 8, DIM nomor 10, DIM nomor 12, DIM nomor 59, DIM nomor 60, DIM nomor 61, DIM nomor 62, DIM nomor 63, DIM nomor 64, DIM nomor 65, DIM nomor 66, DIM nomor 67, DIM nomor 68, DIM nomor 69, DIM nomor 70, DIM nomor 71, DIM nomor 143, DIM nomor 144, DIM nomor 145, dan DIM nomor 146. Komarudin lantas mempertanyakan apakah ke-21 DIM itu bisa disepakati oleh anggota DPR yang hadir.
"21 itu yang tetap, setuju ya?" tanya Komarudin.
"Setuju," jawab forum rapat.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya sahkan 21 DIM substansi tetap," ucap Komarudin sambil mengetukkan palu.
Dalam rapat itu juga disepakati terkait DIM nomor 1 sampai dengan nomor 5 disetujui untuk dibahas dan dirumuskan lebih lanjut oleh Tim Perumus.
"DIM nomor 1 sampai nomor 5 disetujui untuk kemudian dirumuskan oleh Tim Perumus," ujar Komarudin.
(maa/gbr)
