Varian Delta COVID-19 merajalela di Indonesia. Pemerintah daerah diminta membuat skenario terburuk untuk daerahnya.
"Sudah terdeteksinya penyebaran varian Delta COVID-19 ke sejumlah daerah di luar Jawa-Bali harus segera diantisipasi pemerintah dengan mempersiapkan skenario terburuk menghadapi badai varian ini di seluruh provinsi," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).
Charles meminta pemerintah memastikan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh provinsi untuk menghadapi potensi lonjakan kasus COVID-19. Ketersediaan oksigen, obat-obatan, dan tempat tidur di faskes-faskes luar Jawa harus dipersiapkan untuk menghadapi badai tsunami penularan COVID-19 yang berikutnya berpotensi melanda provinsi-provinsi di luar Jawa.
"Gelombang kedua penularan COVID-19 yang terjadi belakangan ini sudah membuat sistem kesehatan di Pulau Jawa nyaris lumpuh. Di Pulau Jawa kita sedang menghadapi situasi di mana fasilitas kesehatan sudah kewalahan, obat-obatan COVID-19 sulit didapatkan dan stok oksigen juga langka," ujar politikus PDIP ini.
Charles mengatakan kapasitas fasilitas kesehatan di luar Pulau Jawa secara umum tidak sebaik di Pulau Jawa. Sehingga, jika penyebaran varian Delta di sejumlah daerah luar Jawa tidak diantisipasi dengan baik, lonjakan kasus akan membuat sistem kesehatan di wilayah tersebut menjadi lumpuh.
"Tentu kita berharap badai penularan varian Delta ini tidak terjadi di luar Jawa. Namun, belajar dari lonjakan kasus penularan COVID-19 di Jawa, antisipasi lewat skenario terburuk di luar Jawa adalah sebuah keharusan," ulas wakil rakyat dari Dapil DKI III ini.
Selain itu, dia mengatakan, pengetatan mobilitas masyarakat juga mendesak dilakukan pemerintah di seluruh provinsi. Sebab, varian Delta, yang diketahui jauh lebih menularkan, sudah menyebar di 510 kabupaten/kota di 34 provinsi (99 persen total wilayah RI), dengan 11 provinsi (wilayah tengah dan timur Indonesia).
"Apabila kita tidak berhasil melakukan pembatasan mobilitas masyarakat secara besar-besaran, penambahan fasilitas kesehatan sebanyak apa pun tidak akan cukup memenuhi kebutuhan penanganan pasien COVID-19," pungkas Charles.
(tor/tor)