.webp)
Pimpinan Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris menolak pemotongan jam kerja buruh selama PPKM darurat yang diusulkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Charles menegaskan saat ini mobilitas masyarakat harus dibatasi.
"Ya ini nggak bisa diberlakukan sekarang juga kali. Mungkin nanti ketika angka penularan sudah landai bisa saja diberlakukan kebijakan tersebut. Saat ini kita harus membatasi mobilitas masyarakat sejenak saja supaya angka penularan bisa dikendalikan," kata Charles kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).
Charles menyebut, hingga hari ke-11 diterapkan, PPKM darurat terbukti belum berhasil menekan lonjakan kasus COVID-19 di Tanah Air. Mengutip data Menteri Kesehatan, hingga hari ke-11 diterapkan, penurunan mobilitas masyarakat belum mencapai target.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah 11 hari PPKM darurat diberlakukan dan kita belum melihat lonjakan kasus penularan bisa dikendalikan. Mungkin implementasi di lapangan masih belum optimal, sehingga hasil yang diharapkan belum tercapai," papar Charles.
"Kemarin sudah dijelaskan juga oleh Pak Menkes. Harapannya dengan diberlakukannya PPKM darurat ini mobilitas masyarakat bisa berkurang 20%. Namun kenyataannya baru di antara 6%-16%," imbuhnya.
Lebih lanjut, Charles meyakini lonjakan kasus Corona tidak akan bisa dikendalikan jika mobilitas masyarakat tidak dapat dikendalikan secara signifikan. Dia secara lugas menolak usulan pemotongan hari kerja buruh.
"Jadi jawaban pendeknya, belum waktunya. Mungkin nanti ketika jumlah kasus sudah landai kebijakan tersebut bisa dipertimbangkan. Sekarang fokusnya menghentikan laju penularan dengan membatasi mobilitas masyarakat," pungkas Charles.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya.
