.webp)
PKS tegas menolak layanan vaksinasi gotong royong (VGR) berbayar karena dinilai memeras masyarakat. PKS menegaskan vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam merupakan tanggung jawab negara.
"Vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya. Setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis. Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).
Netty menyayangkan layanan vaksinasi gotong royong ditetapkan tanpa berdiskusi dengan komisi di DPR yang mengurus bidang kesehatan, yakni Komisi IX. Netty menjelaskan kebijakan yang disetujui Komisi IX adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada diskusi dengan Komisi IX terkait vaksinasi gotong royong bagi individu atau perorangan. Kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan. Itu pun diizinkan dengan banyak catatan. Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk individu," jelas Netty.
Menurut Netty, redaksi atas definisi vaksin gotong royong seperti tertuang di Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 19 Tahun 2021 berubah. Definisi vaksin gotong royong setelah diubah itu kemudian dijadikan landasan hukum penerapan layanan vaksinasi gotong royong berbayar.
"Awalnya hanya ditujukan untuk karyawan perusahaan atau badan usaha, kemudian ditambahkan juga untuk individu atau perorangan, yang dibebankan pembiayaannya pada yang bersangkutan," sebut Netty.
Netty menegaskan pemerintah tidak bisa berdalih bahwa vaksinasi berbayar menjadi opsi bagi masyarakat yang tidak bersedia antre dalam pelaksanaan vaksinasi. Anggota Komisi IX DPR itu mengingatkan jangan sampai anggapan hanya orang kaya yang bisa mendapatkan vaksinasi berbayar muncul.
"Akses gratis vaksin COVID-19 bukan persoalan warga kaya atau pun miskin, bukan pula soal mau antre atau tidak. Ini soal tanggung jawab negara melindungi rakyatnya. Jangan sampai publik berpikir hanya orang kaya yang mampu membeli vaksin yang dapat melindungi diri dari bahaya pandemi," tegas Netty.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya.
Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera mencapai target yang dicanangkan. Anggota DPR dapil Jawa Barat VIII itu menegaskan pemerintah harus bisa memastikan program kerja sama vaksinasi yang telah ditetapkan berjalan.
"Apakah target vaksinasi gratis 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Apakah target vaksinasi gotong royong untuk pekerja dan keluarganya yang dibiayai perusahaan sudah sesuai tujuan? Apakah laporan terkait KIPI (kejadian ikutan pasca-imunisasi) sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti? Pemerintah harus pastikan semua hal tersebut berjalan lancar dulu, jangan menambah PR baru," papar Netty.
Selain itu, Netty mempertanyakan kejelasan bantuan 500 ribu dosis vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab (UEA). Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu mewanti-wanti pemerintah jangan sampai ada penyelewengan bantuan.
"Ke mana rencana distribusi bantuan Sinopharm dari UEA ini? Pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab, jangan sampai ada penyelewengan dan penyalahgunaan bantuan. Terlebih Sinopharm dan Cansino termasuk jenis vaksin dalam skema gotong royong," ucapnya.
Netty meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan vaksinasi berbayar. Dia tak ingin kebijakan tersebut justru menimbulkan kegaduhan di publik.
"Sektor ekonomi sedang terganggu. Banyak rakyat yang tengah menderita dan terjepit. Fungsi layanan kesehatan pun tengah kolaps. Jangan menambah beban rakyat dengan isu vaksin berbayar dan isu kewajiban menyertakan sertifikat vaksinasi sebagai syarat pengurusan administrasi publik dan mengakses bantuan sosial atau pelayanan sosial," tutup Netty.
