.webp)
Sepekan sudah Pulau Jawa dan Bali melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan PPKM darurat dinilai belum optimal karena masih tingginya mobilitas warga di beberapa daerah.
detikcom merangkum beberapa peristiwa sejak hari pertama PPKM darurat pada Sabtu (3/7) lalu. Hari pertama PPKM darurat di sejumlah titik perbatasan.
Dimulai dari Jakarta, pada hari pertama PPKM darurat, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, macet. Penyebabnya, mobilitas warga masih sangat tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Antrean panjang motor dan mobil itu sepanjang 1-2 km. Kemacetan terjadi selama satu jam. Kemacetan terjadi karena ada antrean di jalan arah Jakarta dari Kalideres di depan lampu merah Mal Daan Mogot yang ditutup total karena PPKM darurat.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo membenarkan adanya kemacetan tersebut. Dia mengatakan kemacetan terjadi karena mobilitas warga masih tinggi.
"Kemacetan tidak bisa dihindari karena masyarakat masih banyak yang bepergian dan tidak patuh pada aturan-aturan PPKM darurat," ucap Sambodo, Sabtu (3/7).
Sama dengan Jakarta, di Surabaya, Jawa Timur, kemacetan terjadi di penyekatan CITO. Kemacetan juga sepanjang 1,5 km.
Selain itu, ada 100 kendaraan juga diputarbalikkan oleh petugas di pos penyekatan Bundaran Waru, CITO. Ratusan kendaraan yang diputar balik karena bukan pelat L dan W, kecuali pengendara yang bisa menunjukkan hasil tes swab antigen/PCR atau vaksin, bisa masuk Kota Surabaya.
Kemacetan juga terjadi hingga hari-hari berikutnya, Senin (5/7), ketika hari pertama kerja di Lenteng Agung dari arah Depok menuju Jakarta juga terjadi kemacetan. Polisi menyebut kemacetan mengular hingga 3 km karena kemacetan itu mobil ambulans juga sempat viral lantaran terjebak di tengah-tengah antrean panjang warga di lokasi.
Masih pada hari yang sama, Senin (5/7), kemacetan sepanjang 7 km juga sempat terjadi di ruas Tol Dalam Kota dari Kuningan arah Semanggi di Senin pertama PPKM darurat. Polisi menyebut kemacetan itu terjadi karena beberapa hal.
"Kemacetan itu disebabkan memang ruas untuk di Tegal Parang, termasuk di depan Polda, itu dilakukan penutupan. Jadi untuk lalu lintas dalam tol dari timur arah barat itu bisa keluar di depan DPR/MPR. Namun keluar DPR/MPR juga dilakukan pemeriksaan oleh anggota saya, kira-kira orang yang melintas itu masuk dari sektor esensial atau kritikal," kata Sutikno saat dihubungi detikcom, Senin (5/7).
Polisi juga menyoroti masih tingginya mobilitas masyarakat di luar sektor kritikal dan esensial. Padahal, dalam aturan PPKM darurat, selain dua sektor tersebut, masyarakat diminta diam di rumah selama dua pekan ke depan.
"Kalau ditanya, 'Mau ke mana, Pak?' Katanya mau main ke rumah teman, mau berkunjung keluarga. Kan nggak harus datang ke rumahnya, bisa video call. Di situasi ini kita harus menjaga dan sebaiknya masyarakat harus dukung kebijakan pemerintah," ujar Sutikno saat itu.
Gubernur-Polisi-TNI Pantau PPKM Darurat
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga sempat inspeksi mendadak (sidak) sejumlah titik jalan, salah satunya di Daan Mogot, Jakarta Barat. Di lokasi, Anies menyetop motor seorang pekerja saat mengecek penyekatan PPKM darurat.
Anies meminta pengendara motor itu pulang. Pengendara itu disarankan Anies menelepon atasannya di kantor untuk meminta izin bekerja di rumah.
"Bapak mau ke mana?" kata Anies kepada seorang pengemudi kendaraan saat meninjau pos penyekatan di Daan Mogot, Jakarta Barat, seperti dilansir Antara, Rabu (7/7).
"Mau kerja, Pak," jawab pengendara.
Kemudian, Anies Baswedan meminta pengendara itu menelepon atasannya di kantor untuk meminta izin bekerja di rumah.
"Kenapa tidak di rumah saja? Telepon bos kamu, bilang, 'Suruh Bapak Gubernur DKI, Kapolda, dan Pangdam suruh di rumah saja untuk kesehatan bersama'," ujar Anies.
Pengendara itu diminta berfoto bersama Anies. Kemudian Anies meminta pengendara itu memutar balik kendaraan untuk pulang ke rumah.
Tak hanya itu, Anies juga melakukan sidak ke perkantoran. Kantor non-esensial yang disambangi Anies rupanya masih menerapkan kerja dari kantor atau work from office.
Kantor yang sempat disidak Anies adalah PT Equity Life Indonesia dan perusahaan Ray White. Keduanya dinyatakan Pemprov DKI melanggar aturan kapasitas maksimal work form office, terlebih lagi saat Anies sidak ke PT Equality Life dia menemukan ada ibu hamil sedang berada di kantor, namun perusahaan sudah menjelaskan ibu hamil tersebut ke kantor karena mengurusi izin cuti melahirkan.
Kepolisian juga sudah melakukan pemeriksaan kepada perusahaan Ray White. Perwakilan perusahaan Ray White yang dimintai keterangan oleh polisi diketahui manajer dan HRD perusahaan.
"Untuk dari (perusahaan) Ray White saat ini masih dimintai keterangan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat saat dihubungi detikcom, Selasa (6/7).
Dari data kepolisian, terungkap bahwa pada pekan pertama PPKM darurat ini, masih banyak warga yang beraktivitas di luar rumah.
"Kami temukan juga di lapangan tadi masih ada beberapa perusahaan-perusahaan, warga-warga itu mengaku masih disuruh kerja oleh perusahaannya yang itu non-esensial," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Senin (5/7).
Selain temuan adanya perusahaan non-esensial meminta karyawan masuk ke kantor, Yusri menyebut kesadaran masyarakat dalam mematuhi PPKM darurat juga masih minim. Masih banyak warga yang ke luar rumah tanpa keperluan mendesak.
"Masih banyak warga yang memaksakan dirinya masih mau jalan-jalan. Sudah kita sampaikan kita sosialisasikan 28 titik termasuk jalan tol yang boleh masuk cuma kritikal dan esensial," sebut Yusri.
"Yang terjadi hari ini banyak saudara kita yang di sektor esensial yang 50 persen, kemudian di sektor kritikal terhambat oleh kendaraan-kendaraan yang sudah jelas tidak boleh untuk kerja. Jadi yang non-esensial memaksakan diri untuk keluar masuk ke Jakarta beraktivitas," sambungnya.
Selanjutnya mobilitas warga turun 26% >>>
Simak Video: Suasana Penyekatan di Lenteng Agung Pagi Ini
Mobilitas Warga Baru Turun 26%
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap penurunan mobilitas selama penerapan PPKM darurat baru berkisar di angka 26-27 persen. Padahal Luhut menargetkan penurunan mobilitas warga saat PPKM darurat 50 persen.
"Menurut analisis kami, dibutuhkan penurunan mobilitas minimal, saya ulangi minimal, 30 persen dan ini sudah brief ke semua teman-teman polisi maupun TNI, dan para gubernur, para bupati, dan wali kota, 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7).
Luhut menegaskan mobilitas masyarakat perlu diturunkan lagi demi menghadapi penyebaran virus Corona varian Delta. Dia juga berharap di pekan kedua PPKM darurat mobilitas warga sudah bisa menurun dan kasus Corona sudah bisa ditekan.
"Jadi kalau kita bisa tadi mobilitas ini kita manage sampai minus 30, tapi yang paling baik minus 50 karena minus 50 itu menghadapi tadi Delta varian. Sekarang ini masih di angka 26 yang paling tertinggi atau mungkin 27, tapi itu hari baru kemarin. Jadi kita berharap kalau bisa dalam minggu ini kita bisa dekat 50, 50 persen maksud saya, saya kira minggu depan kita akan mulai lihat flattening kemudian kita melihat secara perlahan akan mulai menurun," ujar dia.
Saran Pakar Agar PPKM Darurat Optimal
Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Dr dr Windhu Purnomo menyarankan, agar PPKM darurat optimal, pemerintah harus melakukan evaluasi pada enam hari pertama PPKM darurat. Koreksi aturan juga dinilai sangat diperlukan.
"Pemerintah harus melakukan evaluasi pada enam hari pertama setelah pemberlakuan PPKM darurat tersebut. Bila PPKM darurat ini tidak dapat menekan penularan secara signifikan, kebijakan harus dikoreksi kembali. Koreksi itu terletak pada pembatasan mobilitas," kata Windhu di Surabaya, Senin (5/7).
Windhu juga mengatakan, vaksinasi tidak dapat dijadikan solusi dalam waktu dekat. Sebab, jumlah vaksin yang dimiliki Indonesia belum mencapai sepertiga penduduk, dengan jumlah vaksinasi yang masih berada di angka 40 juta dosis.
Sementara pasokan vaksin Indonesia masih bergantung dengan luar negeri. Untuk itu, Windhu menyarankan hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan tracing dan testing rate, membatasi mobilitas, hingga mendisiplinkan masyarakat dalam prokes.
Windhu juga meminta pemerintah lebih tegas lagi di masa PPKM darurat. Kebijakan pengaturan mobilitas warga juga disarankan lebih diperketat lagi.
"Pemerintah juga tidak tegas terhadap masyarakat yang melanggar prokes. Kebijakan-kebijakan kontradiktif, mobilitas yang masih berlangsung, keduanya bertabrakan dengan prinsip-prinsip prokes sendiri. Hal itu disebabkan negara kita masih mencoba menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan. Seharusnya pemerintah lebih mementingkan kesehatan di era pandemi ini," jelasnya.
Kasus Corona Masih Tinggi
Pemerintah melaporkan tambahan kasus baru Corona sebanyak 38.124 kasus positif Corona (COVID-19) pada Jumat (9/7). Sebanyak 28.975 pasien sembuh dari Corona dan 871 kasus meninggal karena COVID-19.
Total positif Corona secara kumulatif sejak Maret 2020 hingga Jumat kemarin berjumlah 2.455.912 dan kasus sembuh kumulatif sebanyak 2.023.548. Sementara itu, hingga Jumat kemarin, tercatat pasien Corona yang meninggal dunia di RI mencapai 64.631 orang.
Daerah yang melaporkan penambahan kasus baru terbanyak hari ini adalah DKI Jakarta dengan 13.112 kasus dan diikuti Jawa Barat dengan 7.399 kasus baru.
Daerah dengan kasus sembuh tertinggi juga ada di DKI Jakarta, yaitu 15.022 kasus. Sebanyak 34 provinsi melaporkan temuan kasus baru positif Corona hari ini.
