.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali melakukan evaluasi PPKM darurat di hari kelima. Berdasarkan data analisis, Luhut mengungkapkan belum ada penurunan mobilitas yang signifikan di Jawa Timur (Jatim) dan Bali.
"Sampai tanggal 6 Juli, kita lihat kabupaten/kota yang berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali. Penurunan mobilitasnya belum signifikan. Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan," kata Luhut saat rapat koordinasi implementasi PPKM darurat di Jatim dan Bali secara virtual, melalui siaran pers, Rabu (7/7/2021).
Luhut dalam paparannya menjelaskan dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30% untuk menurunkan kenaikan kasus, meskipun angka idealnya minimal 50%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini berkali-kali saya katakan, 30% itu batas minimum. Kita mau sebenarnya penurunannya itu 30%-50%, ya paling tidak 40%. Baru itu akan menjadi membaik," katanya.
Lebih lanjut Luhut menjelaskan, kabupaten/kota dengan penurunan mobilitas terendah berada di Bali dan Jawa Timur. Wilayah tersebut di antaranya:
Bali
1. Karangasem: -4,72,
2. Tabanan: -7,00,
3. Jembrana: -7,11,
4. Buleleng: -8,42,
5. Bangli: -9,53,
6. Klungkung: -9,83,
7. Denpasar: -10,12
8. Badung: -10,75.
Jawa Timur
1. Mojokerto
2. Jember
3. Banyuwangi
4. Nganjuk
5. Kota Pasuruan
"Ketika peningkatan penurunan mobilitas di Jawa Timur pun terjadi pada semua kabupaten kota, kecuali Sampang, Pamekasan, dan Kota Batu," ujar Luhut.
Berdasarkan hal tersebut, di Jawa Timur ataupun di Bali belum ada kabupaten kota yang mengalami penurunan mobilitas >30 persen. Luhut mengatakan Jatim dan Bali menjadi daerah dengan penurunan mobilitas paling rendah.
"Jatim dan Bali ini lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, perlu upaya lebih keras untuk menurunkan mobilitas setidaknya >30 persen," kata Luhut.
Adapun upaya penurunan mobilitas Menko Luhut, perlu difokuskan pada aktivitas masyarakat di malam hari. Indikator lampu di malam hari masih menunjukkan kecenderungan peningkatan, terutama di Bali.
Selain itu, lanjutnya, perlu penertiban yang tegas dari aparat terkait disiplin penggunaan masker yang rendah dan aktivitas di malam hari di Bali yang dilakukan oleh wisatawan.
Karena itu, Luhut meminta pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri, dapat menekan pergerakan masyarakat dan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan.
"Saya titip untuk lebih intens lagi, untuk mengajak masyarakat untuk patuh terhadap prokes ini, ini tidak bisa main-main lagi, karena kalau terus kaya gini kita akan evaluasi dan saya akan usul ke Presiden agar kita lakukan lebih ketat," tegas Luhut.
Simak video '6 Wanti-wanti Luhut Terkait Penerapan PPKM Darurat':
Simak respons Gubernur Jatim dan Gubernur Bali di halaman berikut.
Update Jawa Timur dan Bali
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaporkan beberapa poin yang sudah dilakukan pihaknya sejak PPKM darurat diberlakukan.
Pertama, yaitu proses pemetaan sudah dilakukan untuk check point pengendalian mobilitas di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur. Kedua, proses operasi yustisi yang memberikan hasil yang efektivitas dalam pengendalian aktivitas masyarakat.
"Namun, memang tren kasus COVID-19 di Jawa Timur masih mengalami kenaikan, bahkan kemarin tercatat kenaikan tertinggi selama COVID-19 ini ada, yaitu mencapai 1.808," ungkap Khofifah.
Selain itu, Khofifah melaporkan kondisi BOR ICU 87%, isolasi 82%, RS darurat lapangan 70%, dan rumah observasi 56%. Dikatakan zona hitam jika BOR-nya di atas 80%.
Upaya yang dilakukan adalah untuk zona merah mengkonversi 15% ICU dari ruang inap yang dikonversi untuk perawat COVID. Untuk zona hitam mengkonversi 25% ICU dari ruang rawat inap yang dikonversi untuk perawatan COVID.
"Untuk BOR isolasi mengkonversi 30% untuk zona merah, dan mengkonversi minimal 40% untuk zona hitam," jelas Khofifah.
Lebih lanjut, Khofifah menyebutkan telah ada berbagai titik-titik penyekatan di Jawa Timur. Sedangkan vaksinasi Jawa Timur masih tertinggi dari penggunaan dosis, target 300 ribu vaksinasi harian per kabupaten/kota.
Senada dengan Khofifah, Gubernur Bali I Wayan Koster pun melaporkan perkembangan-perkembangan yang sudah dilakukan di Bali. Menurutnya, Bali terus meningkatkan target vaksinasi setiap harinya. Saat ini di Bali vaksinasi tahap pertama sudah mencapai 79,4%, dan 25% untuk vaksinasi tahap kedua.
Koster menjelaskan, untuk percepatan vaksinasi, pihaknya juga sudah mulai mencanangkan vaksinasi untuk pelajar usia 12 sampai 17 tahun sejak dua hari lalu. Setiap harinya akan terjadi peningkatan pencapaian vaksinasi di Bali agar pertengahan Juli vaksinasi tahap pertama dapat memenuhi target.
Untuk pelaksanaan PPKM darurat di Bali, Koster mengakui pihaknya sudah secara terus-menerus melakukan koordinasi dan juga pelaksanaan di lapangan bersama TNI, Polri, dan kabupaten/kota se-Bali. Namun memang belum terjadi perubahan signifikan pada mobilitas masyarakat.
"Oleh karena itu, sesuai arahan Bapak, kami akan berkumpul lagi meningkatkan pengawasan serta operasi yustisi dalam rangka pengendalian mobilitas di lapangan ini," ujar Koster.
Koster mengatakan dampak PPKM darurat di Bali memang belum terlihat sebagaimana kasus yang terjadi masih meningkat per hari. Kasus sembuh masih rendah dibanding kasus baru, namun kasus meninggal tidak ada penambahan signifikan. Kasus aktif secara kumulatif per hari ini itu mencapai 2.697. Di rumah sakit 774 atau 46%, di karantina sebanyak 1.913 kasus.
"Hari ini di Bali merupakan yang tertinggi Pak, kasus baru sebanyak 505 orang, sembuh 110, dan meninggal 8 orang," katanya.
Koster mengatakan peningkatan kasus tersebut terjadi lantaran Bali meningkatkan tracing sampai 200% dari sebelum PPKM darurat yang hanya seribu tracing. Saat ini, kata dia, Bali per hari rata-rata melakukan tracing sebanyak di atas 3.000 jiwa sehingga terjadi peningkatan kasus yang ditemui.
Dia pun memastikan Bali akan terus menggencarkan tracing dan testing ini serta meningkatkan ketersediaan layanan di rumah sakit. Kecukupan oksigen di Bali pun dilaporkan masih cukup untuk 3 bulan ke depan.
Untuk mobilitas penduduk, Koster menegaskan, akan melakukan tindakan tegas. Khususnya untuk mobilitas di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk.
"Bagi masyarakat yang belum memiliki kartu vaksin dan hasil antigen non-reaktif akan dikembalikan dan tidak boleh menyeberang sehingga mobilitas yang memungkinkan penularan COVID-19 ini dapat kami kendalikan," pungkas Koster.
