Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyoroti permasalahan data penduduk yang sudah divaksin Corona tidak terkoneksi dengan data Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Hal itu akan membuat sulit untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan vaksinasi di Tanah Air.
Saleh menilai Indonesia hingga kini memang selalu bermasalah dengan data. Dia pun menyinggung soal data bantuan sosial hingga data BPJS Kesehatan yang juga bermasalah.
"Tentu kita harus mengakui secara jujur Indonesia hingga saat ini memang masih selalu bermasalah soal data. Jadi bukan hanya data vaksin ini, malah justru mulai dari data kependudukan itu selalu ada masalah. Data bantuan sosial juga ada masalah, data BPJS Kesehatan juga ada masalah, bahkan kemarin data BPJS itu bocor," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (9/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut salah satu ukuran berkembangnya suatu negara bisa diukur dari sejauh mana dapat memperbaiki data. Sebab, kata dia, data bagian aspek fundamental dari pembangunan suatu bangsa.
Saleh berharap momentum adanya Covid-19 bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki kualitas data. Menurutnya, jika sekarang data penduduk yang sudah divaksin tidak terkoneksi dengan data dukcapil mestinya harus dilakukan upaya perbaikan.
"Karena apa? karena pelaksanaan vaksinasi saat ini itu juga sangat berkaitan erat dengan data yang dimiliki oleh Dukcapil. Sehingga bisa diketahui dari total jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih sebanyak 277 juta itu bisa diketahui, apakah sudah sampai 70 persen dari total populasi pelaksanaan vaksinasi," ucapnya.
"Karena kalau sekarang misalnya pendataan terpisah seperti itu, bisa jadi malah klaim pelaksanaannya bisa beda. Mungkin data yang dimiliki satgas 70 persen, sementara di data Dukcapil-nya belum sampai 70 persen. Itu tentu akan menyulitkan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan vaksinasi," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan data penduduk yang sudah menerima vaksin Corona tidak terkoneksi dengan data Dukcapil. Kemendagri menilai hal itu membuat pendataan menjadi sulit.
"Saya jelaskan, pertama PeduliLindungi itu tidak terkoneksi dengan data Dukcapil. Kedua, P-Care juga tidak terkoneksi dengan Dukcapil, sehingga saya agak kesulitan membantu. Ini yang perlu kami sampaikan," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, pada diskusi daring PerCa Indonesia bertema 'Dokumen Kependudukan Penting bagi Orang Asing dalam Mensukseskan Vaksinasi Nasional', Kamis (8/7).
PeduliLindungi dan P-Care adalah aplikasi yang digunakan terkait pendataan vaksinasi Corona. Zudan mengatakan data yang terdapat di kedua aplikasi itu belum terintegrasi ke data Dukcapil.
Lihat juga Video: Vaksin Sinovac Terbukti 87,5% Cegah Kasus COVID-19 Rawat Inap