Mendagri Minta Kepala Daerah Salurkan Sembako ke Warga

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 09 Jul 2021 17:22 WIB
Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Istimewa)
Jakarta -

Pemerintah memberlakukan PPKM darurat di Jawa dan Bali serta di 15 daerah lain di luar Jawa-Bali karena adanya kenaikan kasus Corona. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah juga memberikan sembako ke masyarakat selain bantuan sosial (bansos) berupa uang yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Mengenai masalah bansos, bansos ini selain tunai yang berasal dari Kemensos, dari daerah tingkat I ke tingkat II di Dinas Sosial masing-masing itu ada mata anggaran Bansos dan jaring pengaman sosial, ini dapat digunakan dan kemudian diharapkan dapat di salurkan kepada yang terdampak dalam bentuk fisik sembako biar kelihatan di masyarakat," kata Tito, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Perekonomian RI, Jumat (9/7/2021).

Tito juga meminta kepala daerah menggunakan 8 persen dari anggaran dana desa untuk dialokasikan salah satunya untuk kepentingan dana bansos. Tito mengatakan, dalam Peraturan Menteri Keuangan 8 persen dari APBD, khususnya dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, itu juga dapat digunakan untuk kepentingan penanganan COVID-19.

"Jadi komponen APBD itu ada transfer pusat, dalam dana transfer pusat itu ada DAU dan DBH Dana Bagi Hasil 8 persen digunakan untuk kepentingan penanganan COVID-19 diantaranya adalah termasuk mendukung pelaksanaan PPKM ini, masker, pembagian masker, vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, juga dukungan terhadap kelurahan karena ini kota-kota ini ada mereka tidak punya anggaran sangat bergantung pada wali kota masing-masing, ini dapat digunakan dari 8 persen APBD DAU dan DBH," kata Tito.

"Kalau untuk desa memang mereka memiliki dana desa, ini kira-kira untuk dukungan anggarannya kita harapkan dengan diberlakukan PPKM darurat ini maka akan secara paralel Jawa-Bali melaksanakan, beberapa daerah 15 kota yang memang indikasi yang disampaikan Pak Menko, Menkes, dan Kepala BNPB kita harapkan bisa menekan secara paralel sehingga tidak terjadi efek pingpong dan serentak ada tekanan secara nasional untuk menurunkan angka tingkat nasional," kata Tito.

Sebelumnya, pemberlakuan PPKM Darurat diperluas, kini ada 15 wilayah di luar Jawa-Bali yang akan menerapkan aturan ini. Hal itu diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pemerintah sendiri akan memberikan sederet bantuan sosial untuk 15 wilayah yang baru melakukan PPKM Darurat. Pemerintah akan memberikan bantuan beras sebanyak 10 kg untuk 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta KPM program Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Jadi pemerintah menyiapkan untuk 20 juta, dengan 10 kg. Ini sedang dalam proses di Bulog dan di Kemenkeu," papar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7/2021).

Pemerintah juga akan memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 1,2 juta untuk 3 juta usaha mikro diprioritaskan untuk kabupaten/kota yang memberlakukan PPKM Darurat.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mengalokasikan bantuan sosial ini melalui alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional.

Simak video 'PPKM Darurat, Penerima Bansos akan Dapat Rp 1,2 Juta dan 10 Kg Beras':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/imk)