Pemprov Sulsel Larang Sekolah Tatap Muka di Wilayah PPKM Mikro

Muhammad Taufiqqurrahman - detikNews
Jumat, 09 Jul 2021 15:47 WIB
ILUSTRASI/ Kantor Gubernur Sulsel
Kantor Gubernur Sulsel (Noval/detikcom)
Makassar -

Pemerintah Sulsel mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melarang pelaksanaan belajar tatap muka di wilayah yang menjalankan PPKM Mikro.

Surat edaran yang dikeluarkan Andi Sudirman Sulaiman dengan nomor 443.2/667/ Disdik/ menyebutkan pembelajaran pendidikan pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan atas dan yang setara dengan itu dilaksanakan dengan metode belajar jarak jauh (online), belajar dari rumah, atau dengan pertemuan tatap muka dengan skala terbatas mulai Juli hingga Desember 2021.

Pelaksanaan belajar tatap muka terbatas itu dilaksanakan dengan melihat zonasi penyebaran COVID-19 pada tingkat kecamatan di masing-masing kabupaten/kota. Untuk wilayah zona hijau, pelaksanaan dilakukan dengan sistem shift 50 persen dari peserta didik dengan maksimal 3 jam per hari selama sepekan. Untuk zona kuning, pembelajaran tatap muka dilakukan dengan shift 50 persen selama 3 kali dalam sepekan, dengan durasi 3 jam per hari.

"Daerah kabupaten/kota yang menetapkan PPKM Mikro pada kecamatan tidak diperbolehkan melaksanakan PTM sampai status tersebut dicabut," kata Andi Sudirman dalam surat edarannya, Jumat (9/7/2021).

Untuk peserta didik yang tinggal di zona merah dan bersekolah di sekolah di kecamatan zona hijau yang melaksanakan tatap muka langsung diharuskan hanya bisa belajar dari rumah. Andi juga mengatakan pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), harus memperhatikan angka reproduksi COVID-19 sebelum melaksanakan PTM. Pada zona hijau, PTM dilaksanakan 100 persen dengan seluruh peserta didik, sedangkan zona kuning hanya boleh melakukan 50 persen dari jumlah murid dengan sisten shift.

Tidak hanya itu, PTM di zona hijau dan kuning juga bisa dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa seluruh tenaga didik telah melaksanakan vaksinasi dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Satgas COVID-19 di wilayah masing-masing.

"Mendapatkan persetujuan orang tua/wali peserta didik. Ketersediaan orang tua antar-jemput peserta didik dan memastikan peserta didik tidak berkeliaran saat menuju sekolah dan memastikan peserta didik di rumah saat proses belajar di sekolah selesai," bunyi edaran itu.

Kepala daerah juga diminta memetakan zona untuk kemudian menerbitkan PTM dengan tetap merujuk pada instruksi Mendagri, termasuk monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan PTM dengan mempertimbangkan peningkatan kasus COVID-19.

Sejauh ini ada 3 wilayah yang sudah dan akan menetapkan PPKM Mikro terbatas di Sulsel, yaitu Makassar, Gowa, dan Maros. Gowa akan memulai PPKM Mikro pada 10-20 Juli dan Kabupaten Maros akan menyusul dengan menerbitkan surat edaran bupati terbaru.

(tfq/nvl)