Vonis 2 Tahun Bui Koruptor Rp 1,6 T Dinilai Jadi Preseden Buruk Hukum

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 08 Jul 2021 14:56 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi Palu Hakim (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Empat pejabat Bea dan Cukai dihukum masing-masing 2 tahun penjara karena kasus korupsi impor tekstil senilai Rp 1,6 triliun. Adapun pihak swasta yang menyuap mereka divonis 3 tahun penjara.

Ahli hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menganggap vonis ini akan menjadi preseden buruk terhadap perlawanan perilaku koruptif di Indonesia. Hukuman itu dinilai sulit untuk bisa memberikan efek jera.

"Hukuman itu sulit menjerakan dan akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum perkara korupsi," kata Suparji kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Suparji mempertanyakan vonis itu karena dinilai terlalu ringan. Padahal kerugian negara mencapai Rp 1,6 triliun. Belum lagi dampak penyelundupan tekstil mengakibatkan banyak pabrik di Indonesia gulung tikar sehingga ribuan buruh di-PHK.

"Akan tetapi saya juga mempertanyakan vonis tersebut, mengingat kerugian keuangan negara yang sangat besar dan dilakukan pejabat secara bersama-sama atau kolaboratif di tengah masa yang serba sulit," tutur Suparji.

Empat pejabat itu adalah:

1. Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (PFPC), Mokhammad Mukhlas, dihukum 2 tahun penjara.
2. Kepala Seksi Pabean dan Cukai II Bidang PFPC I, Kamaruddin Siregar, dihukum 2 tahun penjara.
3. Kepala Seksi Pabean dan Cukai III Bidang PFPC I, Dedi Aldrian, dihukum 2 tahun penjara.
4. Kepala Seksi Pabean dan Cukai III Bidang PFPC II, Hariyono Adi Wibowo, dihukum 2 tahun penjara.

Dan seorang dirut perusahaan swasta, Irianto, yang dihukum 3 tahun penjara.

"Menurut saya, vonis tidak seimbang dengan pelanggaran dan tidak sejalan dengan keadilan masyarakat. Karena tindakan bersama-sama oleh pejabat negara seharusnya menjadi faktor pemberat," ucapnya.

Meski demikian, Suparji tetap menghormati keputusan majelis hakim. Dia mengatakan pembelaan pengacara juga patut dihargai karena merupakan hak terdakwa.

"Semua proses yang telah berlangsung hingga pada putusan hakim patut dihargai. Bahkan pembelaan penasihat hukumnya pun perlu dihargai karena itu hak yang dijamin UU," ucap Suparji.

Dalam dakwaan, diuraikan perbuatan itu tidak menggunakan persetujuan impor tekstil sesuai dengan peruntukannya meskipun Irianto mengetahui bahwa tekstil yang diimpor tersebut adalah untuk kebutuhan proses produksi sendiri untuk diolah menjadi pakaian jadi (konveksi). Akan tetapi Irianto dengan sengaja menjual tekstil yang diimpor tersebut kepada pihak lain di Jakarta dan Bandung.

Dalam aksinya, Irianto bekerja sama dengan Mukhlas, Kamaruddin, Dedi, dan Hariyono. Lalu Irianto mengimpor tekstil melebihi jumlah yang ditentukan dalam Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT). Dan sebelum tekstil impor memasuki kawasan bebas Batam (free trade zone), Irianto terlebih dahulu mengubah dan memperkecil data angka (kuantitas) yang tertera dalam dokumen packing list dengan besaran 25-30%.